Menteri Asman Sampaikan Pesan Khusus Jokowi kepada Kapolri

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Polri Jenderal M. Tito Karnavian dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur berfoto bersama seusai berkoordinasi di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, 19 Agustus 2016. Tempo/Rezki A.

    Kepala Polri Jenderal M. Tito Karnavian dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur berfoto bersama seusai berkoordinasi di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, 19 Agustus 2016. Tempo/Rezki A.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menyambangi kantor Kepala Kepolisian RI Jenderal M. Tito Karnavian di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 19 Agustus 2016.

    Seusai pertemuan itu, Tito menjelaskan, dia dan Menteri PAN membahas beberapa hal, terutama soal pelayanan publik. "Bagaimana agar layanan publik Polri menjadi lebih menarik," ucap Tito. Menurut dia, ada beberapa inovasi pelayanan publik yang dikembangkan polisi untuk diakses masyarakat.

    Tito mengakui, lembaganya masih mempunyai kelemahan di pelayanan publik. "Ini menjadi koreksi bagi kami untuk melakukan perbaikan pada masa mendatang," ujarnya. "SIM (surat izin mengemudi) sudah online, STNK belum, BPKB belum, SKCK belum. Pelayanan di lapangan juga di ruang-ruang pelayanan publik masih banyak yang belum bagus, meski ada juga yang sudah baik."

    Kepada jurnalis, Asman mengaku bahagia bisa duduk bersama Tito dan jajarannya. Dalam pertemuan itu, dia menyampaikan beberapa hal yang menjadi konsentrasi kementeriannya, yaitu hak rakyat dalam pelayanan publik. "Ini dipesan khusus dari Presiden kepada kami bahwa pelayanan publik sudah harus kita tingkatkan sampai ke unit-unit kecil di kelembagaan, kementerian, dan Polri," tutur Asman.

    Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan Polri akan menjadi role model dan menjadi contoh bagi lembaga lain, seperti dalam pelayanan perpanjangan surat tanda nomor kendaraan. "Kami kemarin meninjau Samsat yang ada di beberapa daerah. Sudah ada yang otomatisasi. Di situ orang enggak perlu antre lagi. Dalam tiga menit sudah dapat melayani dalam perpanjangan STNK," ucapnya. Model ini juga akan menjadi contoh semua kepolisian daerah di Indonesia.

    Selain itu, Asman memuji pelayanan publik dalam bentuk aplikasi di telepon pintar atau gawai lain. Sistem ini menjadikan polisi bisa bergerak cepat. Ketika mendapat panggilan, polisi harus sudah hadir di masyarakat dalam tempo lima menit.

    REZKI ALVIONITASARI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.