Ahok: Saya Minta Djarot, Bukan Minta PDIP Gabung  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta, Ahok (kiri), berbincang dengan Wagub DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat (kanan), sebelum upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Monas, Jakarta, 20 Mei 2016. Tema tahun ini adalah 'Mengukir Makna Kebangkitan Nasional dengan Mewujudkan Indonesia yang Bekerja Nyata, Mandiri, dan Berkarakter. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

    Gubernur DKI Jakarta, Ahok (kiri), berbincang dengan Wagub DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat (kanan), sebelum upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Monas, Jakarta, 20 Mei 2016. Tema tahun ini adalah 'Mengukir Makna Kebangkitan Nasional dengan Mewujudkan Indonesia yang Bekerja Nyata, Mandiri, dan Berkarakter. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkapkan alasannya datang  ke kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Rabu, 19 April 2016.

    Menurut Ahok, kehadirannya itu untuk meminta izin menggandeng Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menjadi calon wakil gubernur untuk mendapinginya dalam pemilihan kepala daerah 2017. "Saya enggak minta PDIP (gabung), loh. Saya minta Djarot mau enggak ikut saya jadi wakil." kata Ahok di Balai Kota DKI, Jumat, 19 Agustus 2016.

    Ahok lalu menceritakan perbincangannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kantor Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat, itu. "Saya nanyain, 'Saya sudah mau maju nih, sudah ada tiga tiket, aku minta Djarot boleh enggak?'."

    Menjelang pendaftaran calon Gubernur Jakarta 2017 pada September mendatang, Ahok berniat maju kembali bersama Djarot. Karena itu, dia harus meminta izin kepada Megawati sebagai ketua umum partai. "Bukan minta dukungan (PDIP), saya minta Djarot," ucap Ahok, menegaskan.

    Ahok berpendapat, secara pribadi, Megawati telah menyatakan dukungan kepadanya untuk melanjutkan kepemimpinan bersama Djarot. Namun keputusan itu masih harus dirapatkan karena ada prosedur partai yang harus ditempuh.

    BacaAhok Datang Minta Dukungan, PDIP: Belum Ada Keputusan

    Buat Ahok, jika Djarot diizinkan berpasangan dengannya, terserah PDIP mau bergabung dengan tiga partai pengusungnya atau tidak. Sebab, tanpa dukungan PDIP, Ahok bisa diusung Partai Hanura, NasDem, dan Golkar.

    Penjelasan Ahok bertolak belakang dengan versi PDIP. Menurut Ketua PDIP Andreas Hugo Pareira, Ahok secara tegas meminta dukungan dari partainya. Andreas tak sedikit pun mengatakan Ahok hanya meminta izin meminang Djarot.

    Menurut Andreas, partainya belum memutuskan mendukung salah satu calon maju pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, yang akan digelar tahun depan. “Keputusan terhadap pasangan calon gubernur-wakil gubernur hingga kini belum diambil,” katanya menjawab pertanyaan Tempo pada Kamis, 18 Agustus 2016.

    Andreas membenarkan Megawati menerima kunjungan Ahok pada Rabu, 17 Agustus 2016, sekitar pukul 16.00 WIB di kantor pusat. “Pertemuan tersebut merupakan inisiatif Pak Ahok.” Dalam pertemuan itu, Ahok diterima sebagai bakal calon gubernur.

    Karena itu, dia meneruskan, para pengurus teras PDIP—mengenakan seragam resmi partai—ikut menemui Ahok. Penggunaan seragam partai itu menandai proses kelembagaan dalam seleksi calon kepala daerah.

    Dalam pertemuan tersebut, Ahok secara khusus menegaskan telah memutuskan menempuh jalur partai untuk maju pilkada. “Dan Pak Ahok mengharapkan dukungan PDIP,” ucap Andreas. Ahok pun menyebutkan siap maju bersama Djarot sebagai calon wakil gubernur.

    Menurut Andreas, pertemuan Ahok dengan Mega adalah kejadian biasa. Pertemuan calon kepala daerah inkumben yang didukung PDIP dengan Ketua Umum PDIP jamak dilakukan. Hal yang sama dilakukan para calon kepala daerah yang diusung PDIP, lalu ingin berlaga dalam pilkada berikutnya. 

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.