HNW: Perlu Sosialisasikan Produk Halal ke Pengusaha

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Masih banyak para pengusaha di Indonesia yang pobia terhadap produk halal.

    Masih banyak para pengusaha di Indonesia yang pobia terhadap produk halal.

    INFO MPR - Pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang produk halal kepada para pengusaha di Indonesia. Hal ini mengingat masih adanya sebagian besar dari para pengusaha yang salah menafsirkan soal keberadaan produk halal ini.

    “Masih ada pengusaha yang pobia terhadap produk halal ini. Mereka menafsirkan bahwa produk halal itu identik dengan adanya islamisasi di Indonesia.Halal kan sebetulnya bukan syariat Islam. Ini hak konsumen untuk mendapatkan informasi tentang apa yang mereka konsumsi. Jadi kenapa harus alergi,” kata Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) saat menerima kunjungan Kadin Komite Tetap Timur Tengah dan OKI (KT3-OKI) di ruang kerjanya, Jumat, 19 Agustus 2016.  

    Hidayat memperkirakan banyak pihak-pihak berpikir akan dirugikan jika sertifikat halal ini diberlakukan di Indonesia. “Jadi banyak yang belum paham soal ini. Karena itu perlu sosialisasi soal produk halal ini. Ini kan bukan untuk kepentingan Islam saja. Di AS, Thailand, Selandia Barum Jepang, dan negara-negara lain juga diberlakukan label halal ini,” ucapnya.

    Seperti deketahui, UU Jaminan Produk Halal sendiri telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 25 September 2014 silam dan disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 17 Oktober 2014. Dalam UU yang terdiri atas 68 pasal ini disebutkan, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

    UU itu juga menyatakan pemerintah bertanggung jawab dalam menyelanggarakan jaminan produk halal (JPH). Untuk itu, perlu dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ((BPJPH) yang bertanggung jawab kepada menteri agama.

    Namun KT3-OKI mengeluhkan kepada Hidayat bahwa peraturan pemerintah (PP) untuk melaksanakan UU itu belum juga keluar hingga kini. Menurut mereka, itu sangat mengganggu ekspor para pengusaha Indonesia ke negara lain, khususnya ke Timur Tengah yang pasarnya hampir mencapai US$ 800 miliar. Ini karena UU Produk Halal itu sama sekali tidak mengatur soal ekspor, tapi hanya tentang impor dan domestik saja.

    Mendengar keluhan ini, Hidayat berjanji untuk menjadi mediasi KT3-OKI ini ke Komisi VIII DPR RI agar dilakukan Rapat Dengar Pendapat. “Jadi saya minta untuk dibuatkan apa-apa yang menjadi keluhan dalam UU Produk Halal ini, sehingga saya bisa sampaikan ke Komisi VIII DPR untuk dilakukan hearing dengan Kadin,” katanya.  

    Porbia ada dua, kalau ada UU tentang produk halal itu ada islamisasi di Indonesia.  Tapi bahwa kemudain UU isudah menjadi UU artinya bahwa salah paham tadi sudah mulai dikoreksi. Kedua sebagian orang agak pobia karrena mengira kalau ada label halal akan nambah ongklo slagi ribet birokrasi lagi dan itu tidak birokratis mernurut mereka.  Kadin katakan di dunia internsional bahkan semkain mengakomodasi produk halal. Bahkan Thailand begitu gencar dan begitu diuntungkan dnegan bisnis dengan label halal. Yang penting sosialisasi kepada masyarakat  ekspor impor, kadin dsb untuk emmehami bahwa kalau bicara halal itu bukan sekadar biacar tentang agama tapi juga bicara tentang hak konsumen bicara tentang hal yg menguntungkan.  Contihnya negara-negar seperti Selandia baru, bahkan mengimpor orang darfi Indonesia utk menyukseskan bisnis halal di Indonesia. Thailand begitu luart baisa sangta maju . sekali lagi sosialisasi inui yang penting dilakukan apalagi mumpung masih hangat Indonesia menjadi tuan trumah World Economic Islamic =Forum. Dan dalam acr ini baik Pak jokwi  dan Sri Mulyani memberikan dukungan bagi untuk suskesnya bisnis halal dan produk halal dari Indoneaa. Jadi harusnya npobia2 itu harus hilang.

    PP masalah klasik di Indonesia. Banyak PP yang telat dan tidak segera. UU sdh disahkan. Harusnya PP mengikuti. Ini selalu diingatkan DPR kepada pemerintah. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.