Kasus Arcandra dan Gloria Percepat Revisi UU Kewarganegaraan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri ESDM baru Arcandra Tahar, bersama Menteri ESDM lama Sudirman Said saat acara serah terima jabatan di Kantor Kementerian  ESDM, Jakarta, 27 Juli 2016. Sudirman Said selama 21 bulan memangku tanggungjawab sebagai menteri dalam Kabinet Kerja. TEMPO/Subekti.

    Menteri ESDM baru Arcandra Tahar, bersama Menteri ESDM lama Sudirman Said saat acara serah terima jabatan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, 27 Juli 2016. Sudirman Said selama 21 bulan memangku tanggungjawab sebagai menteri dalam Kabinet Kerja. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kisruh perkara kewarganegaraan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar serta anggota Paskibraka Gloria Hamel memicu berbagai efek. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah sudah mulai memikirkan untuk memajukan revisi UU Kewarganegaraan.

    "Sejauh ini belum ada rencana atau arahan langsung Presiden (untuk pembahasan via rapat terbatas). Namun, pemikiran itu ada," ujar Pramono Anung saat ditemui di Istana Kepresidenan, Kamis, 18 Agustus 2016.

    Pramono melanjutkan bahwa wacana untuk merevisi UU Kewarganegaraan sebenarnya bukan hal baru. Hal itu sudah lama didorong saat ia masih menjadi pemimpin di Dewan Perwakilan Rakyat dan bahkan masuk ke program legislatif nasional. Dulu, pemicunya adalah diaspora yang ingin memiliki kewarganegaraan Indonesia juga.

    Sayangnya, kata Pramono, rencana itu tidak berlanjut. Tahun ini revisi itu pun tidak masuk program legislatif nasional. Namun, melihat kasus-kasus terbaru dan tingginya permintaan, pemerintah merasa sudah perlu ada pemikiran dan pembahasan dengan parlemen soal masalah kewarganegaraan.

    "Pemerintah mendengar berbagai aspirasi dan ternyata cukup banyak masalahnya, tidak hanya Arcandra dan Gloria," ujar Pramono.

    Presiden Joko Widodo tidak menyampaikan secara tegas perihal pandangannya akan masalah kewarganegaraan diaspora atau revisi UU Kewarganegaraan. Namun ia memberi sinyal akan mencari cara agar situasi di Indonesia mendukung bagi orang-orang Indonesia yang berprestasi di luar negeri bisa kembali ke Indonesia.

    "Saya tidak mau yang berprestasi dari negara kita justru tidak diambil dan malah digunakan negara lain, misalnya karena situasi di negara kita yang tidak mendukung," ujar Presiden Joko Widodo.

    ISTMAN M.P.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Palapa Ring Akan Rampung Setelah 14 Tahun

    Dicetuskan pada 2005, pembangunan serat optik Palapa Ring baru dimulai pada 2016.