Jusuf Kalla: Arcandra Tak Harus Jabat Menteri  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Arcandra Tahar tengah berbincang di dalam Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, 16 Agustus 2016. TEMPO/Bagus Prasetiyo

    Arcandra Tahar tengah berbincang di dalam Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, 16 Agustus 2016. TEMPO/Bagus Prasetiyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar punya peluang bergabung kembali ke pemerintahan. Sebelum itu, Arcandra diminta memperjelas kewarganegaraannya. "Tentu nanti ada upaya untuk menyelesaikannya," kata Kalla di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 18 Agustus 2016.

    Meski demikian, Kalla menyatakan, bukan berarti akan ada kelonggaran dari sisi peraturan atau undang-undang. Perubahan undang-undang memerlukan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah, kata dia, tengah membicarakan persoalan dwikewarganegaraan.

    Di sisi lain, persoalan dwikewarganegaraan di mata Kalla lumrah terjadi pada era global. Ia mengatakan ada pergerakan orang-orang berbakat dari negara berkembang ke negara maju. Salah satu tujuannya ialah untuk mencari pengalaman. Sebagian dari mereka ada yang memilih kembali ke Tanah Air, tapi ada juga yang menjadi warga negara setempat.

    Kalla menambahkan, selama kewarganegaraan Arcandra Indonesia, ia mempunyai peluang kembali ke pemerintahan. "Tentu terbuka bagi dia," kata dia.

    Kemarin, saat mendatangi Istana Merdeka, Arcandra mengatakan, setelah tak menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ia ingin menetap di Jakarta. Dia menegaskan bahwa dirinya adalah orang Indonesia.

    Namun, apakah ingin kembali ke pemerintahan karena Arcandra berkontribusi untuk Indonesia, Kalla menganggap Arcandra tak harus menjadi menteri. "Apakah harus jadi menteri? Kan enggak. Yang penting, lakukan yang terbaik," kata Kalla.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.