Datang ke Istana, Arcandra: Silaturahmi Harus Tetap Dijaga

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Archandra Tahar (ketiga kanan) didampingi didampingi Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif  menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pertemuan di gedung KPK, Jakarta, 8 Agustus 2016. Kedatangan Archandra Tahar menemui Pimpinan KPK dalam rangka melakukan kerja sama dengan KPK dalam hal transparansi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Archandra Tahar (ketiga kanan) didampingi didampingi Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pertemuan di gedung KPK, Jakarta, 8 Agustus 2016. Kedatangan Archandra Tahar menemui Pimpinan KPK dalam rangka melakukan kerja sama dengan KPK dalam hal transparansi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar, mendatangi Istana Merdeka, Rabu, 17 Agustus 2016. Ia tiba pukul 14.50 WIB dan keluar dari sisi barat Istana Merdeka, sesaat sebelum upacara penurunan bendera berlangsung.

    Kedatangannya mendapat perhatian awak media. Mendapat beragam pertanyaan wartawan seputar kedatangannya hingga proyek Blok Masela, dengan tenang Arcandra menjawab diplomatis. Terkadang dia memilih bungkam, termasuk ketika ditanya soal status kewarganegaraannya.

    Namun beberapa kali ia mengatakan kedatangannya ke Istana Merdeka hanya untuk bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo. "Silaturahmi harus tetap dijaga," katanya.

    Saat ditanya apakah ia siap diajak kembali ke pemerintahan Presiden Joko Widodo, Arcandra mengatakan kontribusi tak ditentukan oleh jabatan. "Apakah harus jadi menteri? Kan enggak. Yang penting lakukan yang terbaik," ucapnya.

    Ihwal biaya pembangunan blok gas Masela yang bisa ditekan, ia membenarkannya. Namun ia enggan menjelaskan lebih detail soal proyek Blok Masela.

    "On shore sudah diputuskan Presiden. Ada hal-hal yang harus kita jaga," ucapnya. Di akhir pembicaraan, ia menegaskan bahwa dia adalah orang Indonesia.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.