Pimpin HUT Kemerdekaan RI, Menteri Perhubungan: Terus Wujudkan Nawacita

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi membaca puisi berjudul

    Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi membaca puisi berjudul "Persetujuan dengan Bung Karno, Di Kereta" dalam acara #17anTempo yang bertema Merayakan Chairil Anwar, di gedung Tempo, Jakarta, 15 Agustus 2016. Tempo Channel

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya untuk pertama kalinya memimpin upacara peringatan hari kemerdekaan RI di Kementerian Perhubungan. Dalam sambutannya, Budi menyatakan peringatan hari kemerdekaan hendaknya menjadi momentum untuk mengenang jasa pahlawan yang telah gugur dalam mempertahankan Indonesia.

    Hal tersebut, kata Budi, bukan semata-mata akhir perjuangan bangsa Indonesia. Ini merupakan titik awal untuk bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat. "Tekat dan cita-cita harus diwujudkan melalui kerja keras, sesuai dengan tema HUT kemerdekaan RI yang ke-71, yaitu kerja nyata," ucapnya.

    Baca Juga: Diisukan Jadi Menteri ESDM, Satya Yudha: Terima Kasih

    Budi berujar, sektor perhubungan harus mampu menjamin konektivitas antarpulau di Indonesia. "Kita dituntut untuk berkomitmen dalam pembangunan Indonesia."

    Menurut Budi, Kementerian Perhubungan telah bekerja keras untuk terus mewujudkan amanat Presiden Joko Widodo, yaitu Nawacita. "Sektor Perhubungan terus mewujudkan Nawacita dengan menghadirkan keamanan dalam bertransportasi," tuturnya.

    Selain itu, dalam mewujudkan Nawacita, kata Budi, Kementerian akan terus meningkatkan pelayanan serta keselamatan transportasi Indonesia di darat, laut, dan udara. "Kita juga agak mengedepankan pembangunan yang merata agar terwujud pembangunan ekonomi di berbagai wilayah," ucapnya.

    Simak:  Mau Pertalite Gratis? Hafalkan Proklamasi dan UUD 1945

    Budi juga menyampaikan beberapa pencapaian kementeriannya sebagai bukti kerja nyata dari sektor perhubungan. "Dari sisi teknologi, kita juga menerapkan sistem online untuk perizinan, yang bermaksud memberi pelayanan yang transparan, efektif, dan terpercaya."

    CHITRA PARAMAESTI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.