HUT Kemerdekaan RI, Menteri Muhadjir Tegaskan 3 Poin Krusial Pendidikan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan ada tiga poin penting yang harus segera dilaksanakan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Tiga poin itu merujuk pada amanat Undang-Undang Dasar 1945. “Semua warga negara berhak mendapat pendidikan,” ucapnya di kantornya, Rabu, 17 Agustus 2016.

    Muhadjir, yang menjadi pembina upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-71, menyatakan poin pertama yang harus dilakukan adalah membangun pendidikan karakter. Pendidikan karakter bisa dimulai dari jenjang pendidikan dasar. Pendidikan karakter penting untuk membentengi generasi muda dari pengaruh negatif globalisasi.

    Menurut Muhadjir, pendidikan karakter menjadi salah satu tanggung jawab sekolah. Ia berharap sekolah menjadi rumah kedua dan taman belajar bagi anak, sehingga akan ada sinergi antara sekolah, masyarakat, dan keluarga.

    Poin kedua adalah memastikan semua anak Indonesia mendapat pendidikan yang layak dan bermutu. Muhadjir ingin kesenjangan di bidang pendidikan dipersempit. Program Kartu Indonesia Pintar menjadi salah satu upaya memperkecil kesenjangan pendidikan. Pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan KIP tepat sasaran.

    Adapun poin terakhir adalah memastikan lulusan sekolah menengah memiliki keterampilan. Muhadjir mendorong terciptanya pendidikan vokasi yang bermutu. Langkah yang dilakukan adalah merevitalisasi pendidikan, termasuk di tingkat vokasi.

    Ia berpesan kepada semua siswa untuk bekerja keras meraih cita-cita. “Kita harus keluar dari zona nyaman, tidak boleh menikmati ketidakmajuan,” tuturnya.

    DANANG FIRMANTO



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.