Ini yang Bikin Istana Disebut Kecolongan soal Arcandra

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi memberikan ucapan selamat kepada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka usai acara Upacara Pengukuhan Paskibraka di Istana Merdeka, Jakarta, 15 Agustus 2016. TEMPO/Subekti.

    Presiden Jokowi memberikan ucapan selamat kepada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka usai acara Upacara Pengukuhan Paskibraka di Istana Merdeka, Jakarta, 15 Agustus 2016. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pencopotan Arcandra Tahar dari jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral lantaran mengantongi paspor Amerika Serikat membuat publik terhenyak.

    Apakah begitu longgar mekanisme seleksi dan pengecekan data pribadi para calon menteri? Padahal Presiden RI memiliki kewenangan dan perangkat untuk mencari data tentang para menterinya. Sejumlah politikus di Dewan Perwakilan Rakyat pun langsung menyuarakan perlunya hak interpelasi (hak meminta penjelasan kepada Presiden) untuk mengetahui duduk perkara penunjukan Arcandra.

    BacaMenteri Yasonna: Menteri Arcandra Punya Paspor AS

    Ternyata, Badan Intelijen Negara, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, tak mengetahui secara detail sosok dan latar belakang Arcandra. Menurut Kepala BIN Sutiyoso, pihaknya baru mengetahui Arcandra ditunjuk menjadi menteri sesaat sebelum Presiden Joko Widodo mengumumkan reshuffle kabinet pada akhir Juli 2016.

    "Penunjukan menteri adalah hak prerogatif Presiden. Kami semua baru mengetahui beberapa saat sebelum dilantik," kata Sutiyoso lewat pesan pendek kepada Tempo pada Selasa, 16 Agustus 2016.

    BacaSoal Arcandra, Johan Budi: Istana Jangan Disebut Kebobolan 

    Sutiyoso tak menjawab ketika ditanya terbongkarnya kepemilikan paspor ganda Arcandra, yakni Amerika dan Indonesia.

    Undang-Undang Imigrasi menyebutkan, seseorang serta-merta hilang kewarganegaraan RI-nya jika menjadi warga negara asing. Informasi soal status kewarganegaraan Arcandra diperoleh Tempo pada Jumat malam pekan lalu, 12 Agustus 2016.

    BacaYasonna: Arcandra Datang Pakai Paspor Indonesia

    Sutiyoso memastikan keputusan Presiden Jokowi mencopot Arcandra pada Senin malam, 15 Agustus 2016, sudah melalui pertimbangan matang. "Dalam konteks kasus AT (Arcandra Tahar), Presiden sudah membuat keputusan cepat dan tepat. Masyarakat bisa memahami," tutur Sutiyoso.

    Arcandra diberhentikan dengan hormat setelah 20 hari bekerja. Posisi Menteri ESDM yang kosong kini dijabat Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sebagai penjabat sementara.

    BacaLuhut Bantah Usulkan Nama Arcandra Tahar ke Jokowi

    Menanggapi masalah Arcandra, Wakil Ketua Komisi Luar Negeri DPR Meutya Hafid mengatakan kasus serupa tak boleh terjadi lagi. BIN semestinya tak boleh luput memberikan masukan dan informasi kepada Presiden yang akan memutuskan masalah-masalah penting.

    "Kemarin agak terlambat, (kewarganegaraan Arcandra) baru diketahui beberapa lama,” ujar Meutya di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2016. “Saya rasa polemiknya harus segera diselesaikan.” 

    BacaFadli Zon Minta DPR Tak Interpelasi Kasus Arcandra

    Di sisi lain, politikus Partai Golkar itu menilai, Presiden Jokowi telah bertindak tegas menyelesaikan polemik ini. "Saya rasa tinggal cari menteri yang pas dengan Presiden," katanya.

    Meutya menyarankan Presiden Jokowi menggunakan prinsip kehati-hatian memilih menteri pengganti, terutama melihat latar belakangnya. "Kalau mau disalahkan, kami tidak tahu siapa yang kasih masukan (soal Arcandra) ini," ucap Meutya.

    YOHANES PASKALIS | ARKHELAUS W.

    Terpopuler:
    Mertua Arcandra: Setahu Saya Hanya Paspor Indonesia  
    Presiden Jokowi Berhentikan Arcandra sebagai Menteri ESDM
    Ahok Mendadak Puji-puji Jokowi, Terkait Pilgub DKI?
    Arcandra Punya Paspor AS, Ruhut: Jokowi Tidak Kebobolan
    Gloria Paskibraka: Darah dan Napas Saya untuk Indonesia 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.