MPR Apresiasi Langkah Presiden Jokowi Berhentikan Arcandra

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri ESDM baru  Arcandra Tahar bersama Menteri ESDM lama Sudirman Said saat acara serah terima jabatan di Kantor Kementerian  ESDM, Jakarta, 27 Juli 2016. TEMPO/Subekti

    Menteri ESDM baru Arcandra Tahar bersama Menteri ESDM lama Sudirman Said saat acara serah terima jabatan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, 27 Juli 2016. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Mahyudin mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo memberhentikan Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral karena memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat.

    "Memang harus seperti itu (diberhentikan sebagai Menteri ESDM) karena sudah memegang paspor Amerika Serikat," kata Mahyudin di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2016.

    Mahyudin mengatakan Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda sehingga berbeda dengan Amerika Serikat yang menerapkannya.

    Menurut Mahyudin, ketika Arcandra menjadi warga negara Amerika, otomatis yang bersangkutan tidak diakui sebagai WNI.

    "Karena itu tidak pantas menjadi menteri. Namun, Presiden Jokowi sudah memberhentikannya dengan hormat," ujar Mahyudin.

    Presiden Joko Widodo telah memberhentikan dengan hormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar terkait dengan permasalahan dwi-kewarganegaraan pada Senin malam, 15 Agustus 2016.

    "Presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Arcandra Tahar dari posisinya," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kantor Presiden, Senin, 15 Agustus 2016.

    Pratikno mengatakan keputusan itu menyikapi pertanyaan publik soal Arcandra dan setelah memperoleh informasi dari berbagai sumber, Menurut Pratikno, posisi Menteri Energi untuk sementara dipegang Luhut Binsar Pandjaitan, yang saat ini menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman.

    "Luhut menjadi pelaksana tugas Menteri ESDM sampai diangkatnya Menteri ESDM definitif," kata Pratikno.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.