Menpora Paparkan Kronologi Kegagalan Gloria

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Paskibraka melaksanakan Gladi bersih HUT ke-71 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, 15 Agustus 2016.  TEMPO/Subekti.

    Anggota Paskibraka melaksanakan Gladi bersih HUT ke-71 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, 15 Agustus 2016. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kritikan pada pemerintah muncul atas kegagalan Gloria Natapraja Hamel menjadi petugas Paskibraka di saat-saat akhir karena permasalahan paspor. Padahal, Gloria sudah menjalani semua seleksi Paskibraka sejak di tingkat kabupaten/kota hingga pusat. Apa penjelasan pemerintah?

    Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga menyatakan seleksi Paskibraka dilakukan di tingkat kabupaten/kota oleh Dinas Olahraga. "Pemerintah pusat itu sudah terima matang," kata Imam di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2016.

    Baca:
    Gloria Paskibraka: Darah dan Napas Saya untuk Indonesia
    Gara-gara Paspor Prancis, Gloria Gagal Jadi Paskibraka  

    Dari tingkat kabupaten/kota atau tingkat provinsi, ada empat peserta yang diusulkan ke pusat, terdiri atas dua laki-laki dan dua perempuan. "Semua administrasi tersebut dilakukan di tingkat kabupaten/kota," kata Imam.

    Sepekan setelah seleksi nasional, dilakukan penentuan siapa yang berhak mewakili provinsi karena yang lolos ke pusat hanya dua, yakni satu laki dan satu perempuan. Sedangkan dua peserta lainnya kembali ke provinsi. Gloria termasuk yang lolos ke pusat.

    Persoalan Gloria muncul setelah dia dinyatakan lolos sebagai Paskibraka. Imam mengatakan setelah seleksi, semua peserta dimintai paspor karena Paskibraka akan melakukan kunjungan ke negara lain sebagai duta belia, yakni ke Malaysia. "Masing-masing dimintai paspor. Baru muncul di situ ternyata paspor Gloria Prancis," kata Imam.

    Melihat fakta itu, Imam mengatakan Garnisun dengan segala kewenangannya melakukan sejumlah langkah, seperti berkonsultasi ke beberapa pihak. "Kami pun juga begitu. Kalau sudah persoalan kewarganegaraan itu urusan kementerian lain, makanya kami konsultasi ke Kementerian Hukum dan HAM, baru keluar seperti itu (Gloria dinyatakan warga negara Prancis)," kata Imam.

    Imam menjelaskan, keputusan itu berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang berlaku. Semestinya, dia melanjutkan, setelah empat tahun Undang-Undang Kewarganegaraan itu diberlakukan, anak-anak yang memiliki kasus seperti Gloria harus didaftarkan orang tuanya menjadi warga negara Indonesia. "Nyatanya belum didaftarkan," kata Imam.

    AMIRULLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.