Distribusi Kartu Indonesia Pintar Bermasalah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ilustrasi kartu indonesia sehat(komunika online)

    ilustrasi kartu indonesia sehat(komunika online)

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad mengatakan pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) bermasalah. Ia mengatakan banyak laporan menyebut kartu tersebut belum sampai ke siswa.

    Menurut Hamid, masih ada warga di beberapa wilayah yang belum menerima KIP. Misalnya di wilayah kepulauan hingga daerah perbatasan. “Masih nyangkut di kelurahan dan desa,” ujarnya di kantornya, Selasa, 16 Agustus 2016.

    Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapatkan tugas menyediakan KIP. Sasarannya untuk anak yang bersekolah serta anak yang masih usia sekolah, tapi tidak bersekolah.

    Untuk mendistribusikan kartu, pemerintah bekerja sama dengan dua vendor, yaitu PT Atria Antaran Prima dan PT Dexter Ekspresindo. Hamid menargetkan 17.927.308 kartu tersebar tahun ini. Namun jumlah kartu yang sudah didistribusikan baru sekitar 17.400.000. Sekitar 500 ribu kartu masih dalam tahap proses pendistribusian.

    Hamid menuturkan, dari berbagai laporan dan kunjungan, sekitar 17.400.000 kartu ternyata belum sepenuhnya diterima siswa. Ia menaksir, dari jumlah itu, masih ada 10 persen kartu yang berada di kelurahan.

    Pemerintah mendesak distributor menyelesaikan masalah tersebut. Hamid mendorong distributor mengambil langkah cepat, yakni dengan mengalokasikan dana pendistribusian KIP. Misalnya memberi dana kepada kelurahan agar segera bergerak menyalurkan kartu kepada siswa. “Jangan sampai ada laporan sudah diterima, tapi masih nyangkut di kelurahan,” tuturnya.

    DANANG FIRMANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.