Presiden Jokowi Apresiasi Pembentukan 10 Undang-Undang  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Indonesia, Joko Widodo berbicara di depan para pengusaha yang tergabung dalam Bisnis Forum Indonesia-Jepang. di Tokyo, Jepang, 24 Maret 2015. Jokowi mempresentasikan peluang bisnis di Indonesia kepada para pebisnis yang menghadiri acara tersebut. REUTERS

    Presiden Indonesia, Joko Widodo berbicara di depan para pengusaha yang tergabung dalam Bisnis Forum Indonesia-Jepang. di Tokyo, Jepang, 24 Maret 2015. Jokowi mempresentasikan peluang bisnis di Indonesia kepada para pebisnis yang menghadiri acara tersebut. REUTERS

    TEMPO.COJakarta - Presiden Joko Widodo mengapresiasi parlemen yang telah meloloskan sejumlah rancangan undang-undang menjadi undang-undang sepanjang semester I 2016. Dalam pidatonya di depan anggota MPR RI, Jokowi menyebutkan ada sepuluh RUU yang telah disahkan menjadi undang-undang.

    Beberapa di antaranya ialah UU Tabungan Perumahan Rakyat dan UU Pengampunan Pajak. Lalu ada UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam.

    "Dalam pelaksanaan fungsi legislasi yang penting bukan banyaknya RUU yang disahkan, tapi kualitas dan manfaat UU bagi rakyat," kata Jokowi di gedung MPR RI, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2016.

    Selain itu, Presiden mengingatkan ihwal makin sengitnya persaingan global. Agar bisa bersaing, Indonesia mesti berani keluar dari zona nyaman dan melakukan terobosan. "Tanpa keberanian, kita akan terus dihadang kemiskinan dan kesenjangan sosial," ucapnya.

    Selain pidato tahunan di depan anggota MPR, siang nanti Presiden Jokowi akan menyampaikan RUU APBN 2017. Jokowi juga dijadwalkan menyampaikan nota keuangan pada rapat paripurna pembukaan masa persidangan I DPR RI tahun sidang 2016-2017.

    Hadir dalam sidang tahunan MPR sejumlah menteri Kabinet Kerja dan mantan Presiden RI, seperti Megawati Soekarnoputri dan Baharuddin Jusuf Habibie.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.