Fadli Zon: Arcandra Korban Kecerobohan Presiden Jokowi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengklarifikasi beredarnya salinan surat permohonan fasilitas ke KJRI New York di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 28 Juni 2016. Ia mengaku tidak pernah meminta Sekretariat Jenderal DPR untuk membuat surat permohonan penyediaan fasilitas dan pendampingan tersebut. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengklarifikasi beredarnya salinan surat permohonan fasilitas ke KJRI New York di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 28 Juni 2016. Ia mengaku tidak pernah meminta Sekretariat Jenderal DPR untuk membuat surat permohonan penyediaan fasilitas dan pendampingan tersebut. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.COJakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mempertanyakan pemberhentian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar. Menurut dia, kasus dwi kewarganegaraan Arcandra adalah bentuk kecerobohan pemerintah dalam memilih menteri.

    "Ini ketidakcermatan Presiden. Ada syarat yang harus dipenuhi dan ini masalah paling basic, kewarganegaraan," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2016.

    Arcandra Tahar resmi diberhentikan Presiden Joko Widodo pada Senin kemarin. Dia masuk dalam jajaran Kabinet Kerja menggantikan Sudirman Said sejak 26 Juli 2016. Pencopotan Arcandra dilakukan setelah polemik status kewarganegaraan. Dia memiliki paspor Amerika Serikat sehingga secara otomatis menggugurkan status WNI.

    Fadli menganggap Arcandra juga menjadi korban. Menurut dia, Arcandra adalah orang yang memiliki kemampuan dalam bidang energi yang sedang dibutuhkan Indonesia. "Kami ingin ada yang punya keahlian untuk kerja di dalam negeri," ujarnya.

    Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini mempertanyakan penunjukan Arcandra sebagai menteri oleh Presiden Joko Widodo. Sebab, pada Oktober 2014, penunjukan menteri melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi.

    "Saat ini tak ada SOP (standard operating procedure). Apalagi ini ada dalam ikatan inti menteri," tuturnya. "Ada hal yang elementer dilewatkan pemerintah. Saya kira harus ada evaluasi dengan sistem pemerintahan seperti ini."

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.