Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jabar Targetkan Predikat A pada AKIP dan RB

image-gnews
Jabar Targetkan Predikat A pada AKIP dan RB
Jabar Targetkan Predikat A pada AKIP dan RB
Iklan

INFO JABAR - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) menargetkan mendapatkan predikat A pada evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB). Kedua evaluasi itu akan dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yakin  dapat memenuhi target tersebut. Optimisme Aher ini didorong oleh pencapaian Jabar pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, Jabar meraih predikat BB, atau A-, dengan pencapaian 70,8 poin. Pencapaian itu berhasil menempatkan Jabar pada peringkat 9. Peringkat itu telah meningkat dibandingkan tahun 2014 yang hanya berada di posisi 15 dengan predikat CC dan pencapaian sebesar 63,98 poin.

"Alhamdulillah kita tahun lalu sudah BB, itu sudah mendekati sempurna. Mudah-mudahan tahun 2016 ini, kita bisa mendapatkan A," kata saat membuka kegiatan evaluasi AKIP dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2016, di Aula Barat Gedung Sate, Bandung, Senin, 15 Agustus 2016.

Evaluasi AKIP tahun ini dilakukan pada Pemprov Jabar, dan 10 kabupaten kota di Jawa Barat, yakni Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Karawang, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, dan Kota Sukabumi.

Adapun yang akan menghadapi evaluasi RB adalah Pemprov Jabar dan empat kabupaten kota, yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Bandung, dan Kota Sukabumi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Aher, evaluasi ini  perlu untuk mewujudkan aparatur yang bersih, akuntabel dengan kinerja yang efektif dan efisien. Serta aparatur yang mampu memberikan pelayanan yang semakin membaik.

Melalui evaluasi ini, lanjutAher, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi dapat dirumuskan pada tiga orientasi. Pertama, orientasi pembangunan fisik, seperti jalan, jembatan, gedung, alat-alat, serta barang-barang, yang tepat guna, dengan kualifikasi terbaik. Kedua, orientasi Sumber Daya Manusia (SDM). Ketiga, sistem pemerintahan yang memiliki manajemen baik, dan memudahkan segala urusan.

Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Iwa Karniwa mengatakan,  evaluasi AKIP ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah daerah dapat mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sakip). “Juga untuk mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah,” kata Iwa. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

7 November 2022

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

Agar ban tubeless Anda mampu bertahan lama, pasti harus diperlakukan dengan baik sehingga tidak cepat rusak.


Guru TIK Batam Makin Melek Digital

29 Agustus 2022

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam | Foto: KEMENKOMINFO
Guru TIK Batam Makin Melek Digital

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam


Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

27 Februari 2022

Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

Integrasi memudahkan aksesibilitas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat menggunakan angkutan umum perkotaan di Palembang dan sekitarnya.


Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

27 Februari 2022

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

Gus Muhaimin mengaku spirit perjuangan Kiai Abbas akan terus dikenang sepanjang masa.


Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

27 Februari 2022

Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

Kuota tersebut dimanfaatkan untuk nelayan lokal, bukan tujuan komersial (penelitian, diklat, serta kesenangan dan rekreasi), dan industri


BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

19 Februari 2022

(Ki-ka) Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Direktur Treasury dan International BNI Henry Panjaitan bersama sekitar 300 diaspora Indonesia yang hadir secara virtual dalam Acara Silaturahmi Daring Diaspora Indonesia, Sabtu (19/2/2021).
BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

Kolaborasi diaspora dengan perbankan nasional merupakan upaya untuk terus menciptakan banyak peluang investasi di luar negeri.


Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

19 Februari 2022

Mesin ATM BNI
Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

Heboh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang mendapatkan kado ulang tahun mesin ATM dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).


Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

19 Februari 2022

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

Tes pramusim MotoGP yang telah digelar pada 11 Maret 2022 menjadi pelajaran penting menghadapi race MotoGP pada 18-20 Maret 2022 nanti.


Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

19 Februari 2022

Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

Kesuksesan penyelenggaraan G20 Indonesia akan menjadi bukti keandalan listrik PLN dalam mendukung kegiatan berstandar dunia.


HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

19 Februari 2022

Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA
HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

Sikap yang memaksakan tetap berlakunya Permenaker 2/2022 itu bisa menciderai nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila.