Jabar Targetkan Predikat A pada AKIP dan RB

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jabar Targetkan Predikat A pada AKIP dan RB

    Jabar Targetkan Predikat A pada AKIP dan RB

    INFO JABAR - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) menargetkan mendapatkan predikat A pada evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB). Kedua evaluasi itu akan dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).

    Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yakin  dapat memenuhi target tersebut. Optimisme Aher ini didorong oleh pencapaian Jabar pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, Jabar meraih predikat BB, atau A-, dengan pencapaian 70,8 poin. Pencapaian itu berhasil menempatkan Jabar pada peringkat 9. Peringkat itu telah meningkat dibandingkan tahun 2014 yang hanya berada di posisi 15 dengan predikat CC dan pencapaian sebesar 63,98 poin.

    "Alhamdulillah kita tahun lalu sudah BB, itu sudah mendekati sempurna. Mudah-mudahan tahun 2016 ini, kita bisa mendapatkan A," kata saat membuka kegiatan evaluasi AKIP dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2016, di Aula Barat Gedung Sate, Bandung, Senin, 15 Agustus 2016.

    Evaluasi AKIP tahun ini dilakukan pada Pemprov Jabar, dan 10 kabupaten kota di Jawa Barat, yakni Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Karawang, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, dan Kota Sukabumi.

    Adapun yang akan menghadapi evaluasi RB adalah Pemprov Jabar dan empat kabupaten kota, yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Bandung, dan Kota Sukabumi.

    Menurut Aher, evaluasi ini  perlu untuk mewujudkan aparatur yang bersih, akuntabel dengan kinerja yang efektif dan efisien. Serta aparatur yang mampu memberikan pelayanan yang semakin membaik.

    Melalui evaluasi ini, lanjutAher, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi dapat dirumuskan pada tiga orientasi. Pertama, orientasi pembangunan fisik, seperti jalan, jembatan, gedung, alat-alat, serta barang-barang, yang tepat guna, dengan kualifikasi terbaik. Kedua, orientasi Sumber Daya Manusia (SDM). Ketiga, sistem pemerintahan yang memiliki manajemen baik, dan memudahkan segala urusan.

    Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Iwa Karniwa mengatakan,  evaluasi AKIP ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah daerah dapat mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sakip). “Juga untuk mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah,” kata Iwa. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Mengering di Sana-sini

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini bahaya kekeringan untuk wilayah Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta.