Mantan Dubes Indonesia untuk AS Dino Patti Djalal Tak Kenal Arcandra

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dino Patti Djalal memberi salam kepada wartawan sebelum dilantik menjadi Wakil Menteri Luar Negeri di Istana Negara, Jakarta, 14 Juli 2014. TEMPO/Subekti

    Dino Patti Djalal memberi salam kepada wartawan sebelum dilantik menjadi Wakil Menteri Luar Negeri di Istana Negara, Jakarta, 14 Juli 2014. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat pada 2010-2013, Dino Patti Djalal, mengatakan, selama menjadi duta besar, ia tidak pernah mengenal Arcandra Tahar. 

    "Tidak, saya tidak pernah kenal atau bertegur sapa," katanya saat dihubungi, Senin, 15 Agustus 2016.

    Dino mengatakan beda tempat kediaman bisa menjadi alasan dia tidak pernah mengenal Arcandra, yang kini menjabat Menteri ESDM. "Saya di Washington, DC, dan beliau di Houston, Texas," ujarnya.

    Dino pun mengaku belum pernah menandatangani surat keterangan atau menerima laporan ada keinginan Arcandra berpindah kewarganegaraan dari Indonesia menjadi warga negara Amerika Serikat dengan memiliki paspor Amerika.

    Menurut Dino, secara hukum dan etika, perlu ada laporan kepada Konsulat Jenderal RI di negara setempat bila ada WNI yang hendak berpindah kewarganegaraan. Harapannya, dengan memiliki laporan itu, pihak KJRI bisa menggugurkan paspor WNI yang dimiliki warga negara Indonesia itu. 

    "Selama saya di Amerika, tidak ada laporan tentang Pak Arcandra sudah memiliki paspor Amerika Serikat atau pindah kewarganegaraan," tuturnya.

    Sebelumnya, Arcandra sudah 20 tahun tinggal di Amerika. Ia tinggal di Amerika untuk kuliah S-2 dan S-3. Ia terbang ke Amerika pada 1996. Informasi yang beredar menyebutkan Arcandra mendapatkan paspor Amerika pada 2012, saat Dino masih menjabat Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat.

    MITRA TARIGAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.