Mekanisme Justice Collaborator Berpotensi Timbulkan Korupsi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi korupsi

    Ilustrasi korupsi

    TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan terutama soal penghapusan justice collaborator (atau saksi pelaku yang bekerja sama) menuai dukungan. Direktur Center for Detention Studies Ali Aranoval sepakat agar mekanisme tersebut dihapuskan. Ia beralasan apabila hal tersebut tetap dimasukkan peraturan, akan menimbulkan potensi kecurangan bagi para petugas untuk meloloskan syarat narapidana sebagai justice collaborator atau whistle blower (pelapor tindak pidana).

    Menurut Ali, rencana penghapusan harus direalisasikan. “Penting untuk tidak membuka peluang korupsi baru,” katanya di Jakarta, Senin, 15 Agustus 2016.

    Ali mengungkapkan data persetujuan bagi narapidana menjadi justice collaborator. Saat ini, ada tiga instansi yang berhak memberikan persetujuan justice collaborator bagi narapidana untuk memudahkan mengungkap korupsi. Data yang disajikan pada kurun 2013–Juli 2016.

    Kejaksaan, kata Ali, adalah instansi yang paling banyak mengeluarkan persetujuan justice collaborator bagi narapidana. Pada 2013, tercatat ada 21 justice collaborator yang disetujui oleh kejaksaan. Jumlah itu meningkat menjadi 172 persetujuan pada 2014. Tahun selanjutnya meningkat hampir setengahnya menjadi 305 persetujuan narapidana menjadi justice collaborator kasus korupsi. Bahkan di tahun ini hingga Juli terdapat 172 persetujuan.

    Menurut Ali, penghapusan justice collaborator dalam revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 akan sangat mengurangi potensi munculnya korupsi baru. Ia menilai akan banyak pihak yang bermain agar narapidana bisa menjadi justice collaborator sebagai salah satu syarat mendapatkan remisi. Meski begitu, mekanisme justice collaborator tetap dibutuhkan tapi harus diatur dalam peraturan lain di luar dari rencana revisi peraturan tersebut.

    Ali mengusulkan bahwa persetujuan justice collaborator bisa dilakukan kepada narapidana yang masuk tahap awal persidangan. Sebab, persetujuan justice collaborator bagi narapidana yang tengah menjalani hukuman akan berpotensi korupsi.

    DANANG FIRMANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.