Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri Yasonna: Menteri Arcandra Punya Paspor AS

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bersilaturahmi dengan keluarga besar karyawan di gedung Kemenkumham, Rasuna Said, Jakarta, 6 Juli 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bersilaturahmi dengan keluarga besar karyawan di gedung Kemenkumham, Rasuna Said, Jakarta, 6 Juli 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar memang memiliki dua paspor. "Beliau memang memiliki kewarganegaraan melalui paspor AS dan paspor WNI," kata Yassona di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II-A Cipinang, Jakarta Timur, Senin, 15 Agustus 2016.

Baca: Hindari Wartawan, Menteri Arcandra Lupa Bawa Jas

Menurut Yasonna, secara hukum Undang-Undang Kewarganegaraan, warga negara Indonesia yang memperoleh kewarganegaraan lainnya dengan kemauan sendiri akan kehilangan statusnya sebagai WNI. "Itu normanya. Tetapi, kehilangan kewarganegaraan itu perlu diformalkan melalui keputusan menteri," katanya.

Baca: Ditanya soal Kewarganegaraan, Menteri Arcandra Sebut Muka Padang

Yasonna bercerita, setiap bulan dia pasti menandatangani surat keputusan penghilangan kewarganegaraan orang Indonesia. Sebaliknya, dia juga menerima kewarganegaraan orang asing menjadi WNI. "Jadi secara legal formal, belum ada pencabutan kewarganegaraan melalui SK Menkumham kepada Pak Arcandra Tahar. Belum ada itu."

Baca: Rumor Menteri Arcandra Warga Negara Amerika, Ini Penjelasan Luhut

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Yasonna, petugas Kementerian Hukum dan HAM kerap menemukan WNI yang datang ke Indonesia dengan paspor Indonesia, tapi di kantongnya juga punya paspor negara asing. Yasonna mengatakan paspor asing itu langsung ditarik dan diajukan ke kantornya.

"Secara formal kami proses, dikirim ke Direktorat Tata Negara, dan SK Menteri itu dikirim ke presiden untuk didaftarkan. Nah hal itu belum ada (terjadi pada Acandra Tahar)," ujar Yasonna.

Menteri Arcandra yang baru dilantik Presiden Joko Widodo pada 27 Juli 2016 diterpa kabar memiliki dua kewarganegaraan. Arcandra yang puluhan tahun tinggal di Amerika Serikat dikabarkan telah menanggalkan status WNI-nya.

REZKI ALVIONITASARI

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Remisi Menjelang Hari Raya Waisak, Ini Definisi dan Syarat Mendapat Remisi pada Hari Besar Keagamaan

3 hari lalu

Ilustrasi Remisi. Dok TEMPO
Remisi Menjelang Hari Raya Waisak, Ini Definisi dan Syarat Mendapat Remisi pada Hari Besar Keagamaan

Menjelang hari raya Waisak, narapidana memperoleh remisi. Apa sayarat napi mendapat remisi?


Kemenkumham Pecat Pegawai Rutan Pekanbaru Gara-gara Bawa Sabu

6 hari lalu

Ilustrasi Penjara Indonesia. Getty Images
Kemenkumham Pecat Pegawai Rutan Pekanbaru Gara-gara Bawa Sabu

"Perang terhadap narkoba adalah harga mati," kata Kepala Kanwil Kemenkumham Riau Mhd Jahari Sitepu.


Menkopolhukam Mahfud Md Bikin Tim Percepatan Reformasi Hukum

10 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Mahfud MD, saat memimpin Pertemuan Ke-26 Dewan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (APSC) yang digelar dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-42 ASEAN di Ayana Komodo Waecicu Beach, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Selasa 9 Mei 2023. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Menkopolhukam Mahfud Md Bikin Tim Percepatan Reformasi Hukum

Tim bentukan Mahfud Md itu bertugas menetapkan strategi dan agenda prioritas, mengkoordinasikan kementerian atau lembaga.


Rancangan Perpres Publisher Right Masuk Kemenkumham, Kominfo: Mungkin Ada Perubahan

11 hari lalu

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Usman Kansong, dalam acara konferensi pers
Rancangan Perpres Publisher Right Masuk Kemenkumham, Kominfo: Mungkin Ada Perubahan

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong, mengatakan rancangan Perpres Publisher Rights sudah diserahkan ke Kemenkumham, awal Mei 2023.


22 WNA Cina Tanpa Dokumen Terancam Denda Rp 25 Juta per Orang

11 hari lalu

Petugas Imigrasi berdiri di samping mesin autogate di area Keberangkatan Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat, 27 Januari 2023. Sebanyak lima mesin autogate terpasang di area keberangkatan dan lima mesin di area kedatangan di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. dan dapat digunakan para pemegang paspor elektronik. Autogate dapat digunakan bagi pemegang paspor elektronik maupun nonelektronik. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
22 WNA Cina Tanpa Dokumen Terancam Denda Rp 25 Juta per Orang

Tidak adanya dokumen keimigrasian yang dimiliki para WNA itu cukup menyulitkan untuk mendapatkan data pasti identitas mereka.


Yusril Ajukan Diri Jadi Lawyer Pemerintah Hadapi Berbagai Gugatan Luar Negeri

21 hari lalu

Ketua tim kuasa hukum TKN Jokowi - Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra mengepalkan tangannya ke udara setelah sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis malam, 27 Jui 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Yusril Ajukan Diri Jadi Lawyer Pemerintah Hadapi Berbagai Gugatan Luar Negeri

Secara kenegaraan, Yusril berkeinginan menata ulang kelembagaan yang menjadi leading sector dalam menangani perjanjian internasional.


Ramai Staycation Jadi Syarat Perpanjangan Kontrak: Dikecam Kemnaker, Diusut Kemenkumham

30 hari lalu

Ilustrasi Pelecehan Seksual. govexec.com
Ramai Staycation Jadi Syarat Perpanjangan Kontrak: Dikecam Kemnaker, Diusut Kemenkumham

Kemnaker hingga Kemenkumham buka suara soal staycation sebagai syarat perpanjangan kontrak di Bekasi.


Kanwil Kemenkumham Lampung Klaim Dhawank Delvi Jujur soal Moge Harley Davidson

31 hari lalu

Narapidana mengikuti lomba makan kerupuk di lapangan Lapas Kelas I Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung, Selasa, 14 Agustus 2018. Lomba ini diikuti narapidana, petugas lapas, serta awak media. ANTARA/Ardiansyah
Kanwil Kemenkumham Lampung Klaim Dhawank Delvi Jujur soal Moge Harley Davidson

Kanwil Kemenkumham Lampung menyatakan sipir Lapas IA Rajabasa Dhawank Delvi berkata jujur soal motor gede Harley Davidson yang sempat viral


Viral Hidup Mewah Sipir Lapas Rajabasa Dhawank Delvi, Kemenkumham: Rumah Sakit Milik Mertuanya

31 hari lalu

Ilustrasi Penjara Indonesia. Getty Images
Viral Hidup Mewah Sipir Lapas Rajabasa Dhawank Delvi, Kemenkumham: Rumah Sakit Milik Mertuanya

Salah satu yang ditemukan oleh tim Kemenkumham Lampung adalah rumah sakit yang disebut dimiliki oleh Sipir Lapas Rajabasa Dhawank Delvi.


Kemenkumham Usut Pengakuan Pegawai Perempuan Dipecat karena Tolak Ajakan Staycation Bos

31 hari lalu

Ilustrasi pemerkosaan. shutterstock.com
Kemenkumham Usut Pengakuan Pegawai Perempuan Dipecat karena Tolak Ajakan Staycation Bos

Kemenkumham menyayangkan tindakan bos perusahaan di Cikarang yang tidak memperpanjang kontrak pegawai perempuan karena menolak ajakan staycation.