Tingkat Pernikahan Dini di Blitar Melonjak Drastis

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi hamil. youtube.com

    Ilustrasi hamil. youtube.com

    TEMPO.CO, Blitar - Angka pernikahan pasangan di bawah umur untuk Kabupaten Blitar, Jawa Timur, melonjak. Sejak awal tahun hingga Agustus 2016, tercatat 87 pasangan bawah umur mengajukan permohonan dispensasi menikah. “Padahal, selama 2015, jumlah (anak yang menikah di bawah umur) hanya 70 pasangan,” kata Juru Bicara Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Blitar, Jamil Mashadi, Ahad, 14 Agustus 2016.

    Mayoritas dispensasi diajukan lantaran pasangan di bawah umur telah melakukan hubungan seksual. “Sebanyak 60 persen di antaranya sudah hamil.”

    Batas usia minimal untuk menikah bagi perempuan yang diizinkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 16 tahun. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan judicial review dari Yayasan Kesehatan Perempuan dan Yayasan Pemantauan Hak Anak pada 2015, dari semula 16 tahun menjadi 18 tahun. Ini berarti, mereka yang mengajukan dispensasi untuk menikah lantaran telanjur hamil, berusia di bawah 16 tahun atau tidak memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang.

    Meningkatnya jumlah pernikahan dini sebenarnya bisa dipantau aparat pemerintah. Sebab, permohonan dispensasi diajukan ke Kantor Urusan Agama melalui kelurahan hingga pengadilan agama setempat. ”Ärtinya, pemerintah bisa mendeteksi masalah tersebut sejak dini,” tutur Jamal.

    Wakil Ketua Pengadilan Agama Blitar Zainudin membenarkan adanya lonjakan jumlah pemohonan pernikahan di bawah usia yang ditetapkan undang-undang. Keputusan menikah muda ini, menurut dia, paling banyak terjadi lantaran hamil di luar nikah. Dengan alasan itu, petugas pencatat pernikahan sulit menolaknya.

    Menurut Zainuddin, sebenarnya, upaya pencegahan pernikahan dini merupakan tanggung jawab keluarga. “Di luar itu, ada faktor tradisi dan rendahnya pengetahuan keluarga,” tutur Zainudin.


    HARI TRI WASONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.