PKS: Kami Tak Dukung Ahok Bukan karena SARA, tapi...  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersama calon Gubernur Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI, 12 Agustus 2016. Foto: Istimewa

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersama calon Gubernur Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI, 12 Agustus 2016. Foto: Istimewa

    TEMPO.CO, Padang - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid berujar, partainya tidak mendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada pemilu kepada daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 bukan karena pertimbangan suku, ras, dan agama. "Kami tidak memaknai pilkada DKI sebagai pertarungan suku, ras, dan agama, tapi semangat besar menghadirkan Jakarta lebih baik," katanya di Padang, Sabtu, 13 Agustus 2016.

    Hidayat menyampaikan hal itu setelah acara sosialisasi empat pilar MPR, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bineka Tunggal Ika bersama Ikatan Dai Indonesia (Ikadi) Sumbar. Menurut dia, Jakarta berhak mendapatkan gubernur yang lebih baik. Sebab Jakarta adalah ibu kota negara, jadi sudah sepatutnya lebih baik dari daerah lain.

    Baca: Ahok-Risma Adu Mulut di Media, Djarot: Jangan Diadu-adulah

    "Kami berharap pilkada berjalan dengan baik. Untuk kandidat yang diusung, PKS saat ini masih menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik," ujar Hidayat yang pernah menjadi calon gubernur pada pilkada DKI Jakarta 2012. Ia mengakui PKS tidak bisa mengajukan calon sendiri di pilkada DKI Jakarta karena keterbatasan kursi di DPRD. Karena itu, partainya harus berkomunikasi dengan partai lain untuk membangun koalisi guna menetapkan calon terbaik yang akan diusung.

    Hidayat menyebutkan sejumlah nama yang berpeluang diusung bersama Koalisi Kekeluargaan, antara lain Sandiaga Uno, Yusril Ihza Mahendra, Adiyaksa Dault, Ganjar Paranowo, Tri Rismaharini, hingga Budi Waseso dan Dedi Mizwar. Hingga kini, Koalisi kekeluargaan belum memutuskan siapa yang akan diusung. Namun Gerindra secara resmi sudah mengusung Sandiaga Uno. PKS pun memungkinkan untuk mendukungnya.

    Baca: Wagub Djarot Buka Lebaran Betawi, Ahok di Mana?

    Terkait dengan langkah Ahok menggugat ketentuan inkumben harus cuti, ia menilai, hal itu merupakan sebuah pertunjukan yang tidak elok. Sebab, aturan yang tercantum dalam undang-undang itu dibuat berdasarkan persetujuan partai yang mendukungnya saat ini. "Hanura, NasDem mendukung keharusan cuti saat kampanye pilkada dan itu ditandatangani Presiden Jokowi. Seharusnya Ahok menghormati itu," ujarnya.

    Di sisi lain, Hidayat melihat keinginan Ahok menggugat aturan cuti menunjukkan kegagalannya membentuk sistem untuk mengawasi APBD. Sebab, sudah ada sekretaris daerah dan satuan kerja perangkat daerah. "Karena Ahok ingin one man show, ia gagal membuat sistem dan jangan-jangan apa yang dikhawatirkan banyak orang benar bahwa Ahok ingin membentuk birokrasi memenangkan dirinya pada pilkada DKI Jakarta ," katanya.

    Baca: Demokrat Siapkan 8 Nama Calon Penantang Ahok dalam Pilkada DKI

    Sebelumnya, pengamat politik Voxpol Center, Pangi Sarwi Chaniago, mengingatkan partai politik jangan menganggap enteng Ahok dan tidak salah langkah mengambil sikap politik pada pilkada DKI Jakarta 2017.

    Ada dua skenario yang bisa dilakukan jika ingin mengalahkan Ahok. Pertama, menciptakan kekuatan politik bipolar, yaitu hanya ada dua pasang kandidat yang bertarung. Sebab, jika lebih dari dua pasang, suara menyebar sehingga Ahok akan mudah menang. Kedua, ujar dia, membangun aliansi partai dengan melakukan rembuk bersama membentuk koalisi besar sehingga muncul penantang Ahok yang sepadan.

    ANTARANEWS.COM

    Misteri Kematian Manajer Google
    Manajer Google Tewas: Vanessa Korban Pembunuhan Berantai?
    Manajer Google Dibunuh: Vanessa Diduga Melawan Pelaku


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.