Tiga Partai Pengusung Ahok Bisa Ikut Koalisi Kekeluargaan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama/Ahok saat menjawab pertanyaan wartawan di balai kota DKI Jakarta. TEMPO/RIdian Eka Satura

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama/Ahok saat menjawab pertanyaan wartawan di balai kota DKI Jakarta. TEMPO/RIdian Eka Satura

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Nachrowi Ramli mengatakan tiga partai pengusung Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam pemilihan kepala daerah DKI 2017 bisa bergabung dengan Koalisi Kekeluargaan.

    "Namanya Koalisi Kekeluargaan kan bukan pilkada. Yang tiga (Partai Hanura, NasDem, dan Golkar) mau ikut juga enggak apa-apa," kata Nachrowi saat ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Ahad, 14 Agustus 2016.

    Nachrowi menjelaskan, selama ini ada kesalahpahaman mengenai Koalisi Kekeluargaan yang baru dibentuk para petinggi partai di tingkat daerah Jakarta, pada 8 Agustus lalu. Salah satunya adalah anggapan dari Ketua DPD Hanura Jakarta Muhammad "Ongen" Sangaji.

    Ongen sebelumnya mengatakan bahwa koalisi tersebut masih prematur. Sebab, menurut dia, Ketua DPD tidak bisa memutuskan calon gubernur karena keputusan di tingkat pusat.

    Baca Juga: Ahok Ditanya Megawati: Kamu Sama Djarot Tak Ada Masalah, Kan?

    "Jangan salah. Koalisi Kekeluargaan menentukan kriteria, bukan (menunjuk) orang," ujar Nachrowi.

    Nachrowi atau akrab disapa Bang Nara menyebutkan bahwa partai-partai yang tergabung dalam koalisi itu sepakat menentukan kriteria calon gubernur DKI 2017. "Kami ingin gubernur yang arif, bijaksana, bersih, cerdas, santun, bermartabat, dan memiliki etika," katanya.

    Simak: Maju Pilkada Pakai Partai, Ahok: Saya Turun Level

    Menurut dia, Koalisi Kekeluargaan merupakan gagasan bersama dari tujuh partai, PDI Perjuangan, Demokrat, Gerindra, PAN, PKB, PKS, dan PPP, yang memiliki keinginan untuk sekadar berkumpul dan membahas kriteria calon pemimpin Jakarta mendatang.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.