TEMPO.CO, Jakarta - Disability Rights Advisor Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Tolhas Damanik, mengatakan hak politik penyandang disabilitas salah satunya adalah menjadi pemilih dalam pemilu. Tapi masih banyak orang yang berpikir penyandang disabilitas tidak dapat menyuarakan hak suaranya karena tidak mampu.
"Bukan tidak mampu, melainkan karena orang sekitar, fasilitas, serta lingkungan yang tidak mendukung," ujar dia di Hotel Blue Sky Jakarta, Sabtu, 13 Agustus 2016. Hal inilah yang seharusnya lebih diperhatikan untuk peningkatan akses pemilu.
Melalui akses pemilu, seperti surat suara Braile dan kursi roda, penyandang cacat dapat menggunakan alat bantuan dengan baik, sehingga penyandang cacat dipastikan dapat berpartisipasi dalam politik.
Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia belum diketahui pasti karena datanya belum akurat. WHO, kata Tolhas, memperkirakan 10 persen dari jumlah penduduk dunia adalah penyandang disabilitas.
Karena jumlahnya yang cukup banyak, penyandang disabilitas tidak diminta untuk dibedakan atau diistimewakan. "Hanya fasilitas yang kami butuhkan dimaksimalkan, seperti untuk pemilu, ya harus ada aksesnya."
Hambatan yang sering ditemui, seperti hambatan sikap, lingkungan, dan kelembagaan, dapat diatasi. "Sebagai orang yang non-disabilitas, harus aware akan hal-hal ini."
ODELIA SINAGA
