Penyandang Disabilitas Minta Difasilitasi dalam Pemilu

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi penyandang cacat / kaum difabel. REUTERS/Rafael Marchante

    Ilustrasi penyandang cacat / kaum difabel. REUTERS/Rafael Marchante

    TEMPO.CO, Jakarta - Disability Rights Advisor Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Tolhas Damanik, mengatakan hak politik penyandang disabilitas salah satunya adalah menjadi pemilih dalam pemilu. Tapi masih banyak orang yang berpikir penyandang disabilitas tidak dapat menyuarakan hak suaranya karena tidak mampu.

    "Bukan tidak mampu, melainkan karena orang sekitar, fasilitas, serta lingkungan yang tidak mendukung," ujar dia di Hotel Blue Sky Jakarta, Sabtu, 13 Agustus 2016. Hal inilah yang seharusnya lebih diperhatikan untuk peningkatan akses pemilu.

    Melalui akses pemilu, seperti surat suara Braile dan kursi roda, penyandang cacat dapat menggunakan alat bantuan dengan baik, sehingga penyandang cacat dipastikan dapat berpartisipasi dalam politik.

    Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia belum diketahui pasti karena datanya belum akurat. WHO, kata Tolhas, memperkirakan 10 persen dari jumlah penduduk dunia adalah penyandang disabilitas.

    Karena jumlahnya yang cukup banyak, penyandang disabilitas tidak diminta untuk dibedakan atau diistimewakan. "Hanya fasilitas yang kami butuhkan dimaksimalkan, seperti untuk pemilu, ya harus ada aksesnya."

    Hambatan yang sering ditemui, seperti hambatan sikap, lingkungan, dan kelembagaan, dapat diatasi. "Sebagai orang yang non-disabilitas, harus aware akan hal-hal ini."

    ODELIA SINAGA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Nike ZoomX Vaporfly yang Membantu Memecahkan Rekor

    Sejumlah atlet mengadukan Nike ZoomX Vaporfly kepada IAAF karena dianggap memberikan bantuan tak wajar kepada atlet marathon.