Komnas HAM: Penolakan LGBT Semakin Keras di Indonesia

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi - LGBT (rainbow flag). dok. KOMUNIKA ONLINE

    Ilustrasi - LGBT (rainbow flag). dok. KOMUNIKA ONLINE

    TEMPO.CO, Jakarta -Koordinator Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Muhammad Nurkhoiron, mengatakan saat ini kebencian terhadap LBGT semakin berdampak luas. "Negara ini melangkah mundur dalam penerimaan LGBT," ujar Nurkhoiron di Komnas HAM, Kamis, 11 Agustus 2016.

    Menurut dia, perjuangan HAM di Indonesia masih cukup panjang, salah satunya mengenai LGBT. Bahkan, LGBT pun mendapat penolakan dari aparatur negara. Saat ini sebuah gugatan sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi oleh sekelompok profesor selaku penggugat. Mereka meminta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diubah agar ada kriminalisasi terhadap hubungan seks sejenis suka sama suka. Hukuman maksimal lima tahun penjara.

    BACA: Amerika Kecam Pernyataan Jubir Jokowi Soal LGBT

    Peneliti hak-hak LGBT, Kyle Knight, mengatakan tindakan diskriminatif terhadap LGBT yang dilakukan oleh pejabat negara dan organisasi di Indonesia sepertinya tidak akan berakhir. Penolakan terhadap LGBT juga mengungkapkan keengganan pemerintah untuk berdiri di antara minoritas yang terpinggirkan. "Ini seperti sebuah kegagalan mendasar pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan," kata dia.

    Penolakan terhadap LGBT juga dirasakan oleh Yuli Rustinawati dari organisasi Arus Pelangi. Yuli mengatakan hasil penelitian yang dilakukan antara Januari - Maret 2016 menunjukkan ada 142 peristiwa menentang dan mendiksriminasikan LGBT. "Pelaku utamanya adalah aparatur negara kemudian institusi pendidikan," ujar dia.

    BACA: Menteri Nasir: Organisasi LGBT Tidak DIlarang di Kampus
    Yuli mengatakan banyak kegiatan dihentikan karena berkaitan dengan LGBT. Belum lagi tindak penangkapan, penyerangan, aksi demo sampai kepada ujaran atau pernyataan kebencian. "LGBT itu seakan adalah orang pendosa dan berbahaya," kata dia.

    Menanggapi hal tersebut, Nurkhoiron mengatakan sampai saat ini masih belum juga terdengar pernyataan dari Presiden Joko Widodo mengenai LGBT. "Jangan sampai terkesan presiden membiarkannya," kata dia. Komnas HAM akan melakukan upaya memberikan perlindungan dan penghormatan kepada LGBT. "Hak LGBT bagian dari HAM," ujar Nurkhoiron.

    ODELIA SINAGA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.