Hubungan Ahok-Risma Memanas, Ini Kata Golkar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pelaksana Tugas(Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar DKI JakartaYorrys Raweyai, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) IX DPD Partai Golkar  Provinsi DKI Jakarta 2016, 19 Juni 2016. TEMPO/Larissa

    Pelaksana Tugas(Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar DKI JakartaYorrys Raweyai, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) IX DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta 2016, 19 Juni 2016. TEMPO/Larissa

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Setya Novanto mengatakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ialah sosok yang baik meski kerap melemparkan pernyataan yang kontroversial. Ucapan Ahok terakhir  menuai kontroversi ketika dia membandingkan pembangunan di Jakarta dan Surabaya.

    Menurut Setya Novanto, Ahok makin lama makin baik dalam berkomentar. "Ahok ini baik, dia sering telepon, konsultasi sama saya. Yang jelas dia baik," katanya di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta, Jumat, 12 Agustus 2016.

    Meski kerap dilanda isu negatif, Novanto merasa tim kampanye dari tiga partai politik pendukung Ahok tidak banyak terpengaruh dengan hal itu. "Yang penting, kami dalam tim kuat dan bulat memenangkan Ahok," katanya.

    Ahok, kata Novanto, memberikan semangat pada tim pemenangannya sehingga tidak terpengaruh dengan calon dari partai lain. "Kami tetap menghormati dan menghargai calon serta partai lain," kata dia.

    Adapun Ketua Tim Pemenangan Ahok, Nusron Wahid, meminta masalah soal Ahok vs Risma tidak perlu dibesar-besarkan. Menurut dia apa yang disampaikan Ahok sebenarnya positif. "Dia bilang kita perlu belajar sama bu Risma, ya kan," ucapnya.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.