Pilkada DKI, PDIP Masih Tunggu Sikap Megawati  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini, mengantar Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, jalan-jalan di Taman Harmoni Surabaya, 1 Mei 2016. TEMPO/Widiarsi Agustina

    Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini, mengantar Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, jalan-jalan di Taman Harmoni Surabaya, 1 Mei 2016. TEMPO/Widiarsi Agustina

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum memutuskan sikap dalam pemilihan kepala Daerah DKI Jakarta 2017. Sikap PDIP banyak ditunggu-tunggu publik terkait dengan isu pencalonan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini maupun Gubernur DKI Jakarta inkumben Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk maju di pemilihan gubernur DKI pada 2017.

    Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Teras Narang mengatakan partainya masih menunggu keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurut dia, daerah seperti DKI Jakarta diperlukan pertimbangan khusus. "Maka kami melapor dan menunggu arahan kepada ibu ketua umum," katanya saat dihubungi, Kamis, 11 Agustus 2016.

    Baca Juga: PDIP Lobi Terus Partai-partai Pendukung Ahok

    Teras menuturkan PDIP memiliki mekanisme penjaringan, penyaringan, dan pemilihan bakal calon kepala daerah. Partainya menunggu ketua umum untuk menggunakan hak prerogatifnya.

    Ketua DPP PDIP Andreas Pereira mengatakan masih ada waktu untuk mengambil keputusan dan mempertimbangkan situasi politik. "Deadline pendaftaran kan pekan ketiga September," tuturnya.

    Simak: Begini Curhat Ahok Soal Partai Pendukungnya

    Khusus untuk Risma, PDIP telah mengangkat dia untuk menjadi juru kampanye nasional. Andre menampik kalau ini permulaan sebelum Risma diusung partainya menuju pilgub DKI. "Itu (juru kampanye) tugas partai untuk semua gubernur, wali kota, public figur, dan anggota DPR."

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.