Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Separuh Lahan Pertanian di Brebes Rusak Akibat Pestisida  

image-gnews
Seorang petani membawa sejumlah bawang merah saat panen, di desa Pejagan, Brebes, Jawa Tengah, Minggu (29/12). Harga bawang merah saat ini  mengalami penurunan harga secara drastis Rp 8 ribu per kilogram dari Rp. 20ribu per kilogram.TEMPO/Imam Sukamto
Seorang petani membawa sejumlah bawang merah saat panen, di desa Pejagan, Brebes, Jawa Tengah, Minggu (29/12). Harga bawang merah saat ini mengalami penurunan harga secara drastis Rp 8 ribu per kilogram dari Rp. 20ribu per kilogram.TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.COBrebes - Lahan pertanian di sebagian besar sentra produksi bawang merah sudah rusak. “Ada sekitar 50 persen sawah yang rusak akibat terpengaruh pestisida,” kata Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Brebes, Edy Kusmartono, Rabu, 10 Agustus 2016.

KLH Brebes meneliti tujuh kecamatan sentra bawang merah dalam dua tahun terakhir, yakni Kecamatan Wanasari, Jatibarang, Tanjung, Larangan, Brebes, Bulakamba, dan Songgom. Hasilnya, rata-rata kualitas tanah di tujuh kecamatan itu rusak ringan hingga sedang, belum sampai rusak berat. 

Beberapa indikatornya adalah derajat pelurusan air atau kemampuan menyerap air yang masih rendah, serta kadar keasaman (pH) tanah cukup rendah di bawah 7,0, yakni 4-5. “Itu masih ringan. Kalau di bawah 4, sudah parah,” kata Edy. Semuanya disebabkan oleh dosis pestisida yang digunakan petani terlalu tinggi.

Pada 2015, di Kecamatan Ketanggungan, kerusakan terjadi di lahan bawang merah seluas 48 persen dari total lahan. Sedangkan lahan yang tidak rusak sekitar 43 persen atau 6,668 hektare. Di Kecamatan Jatibarang, luas tanah yang rusak 2.985 hektare atau 80 persen dari total luas lahan. Adapun di Kecamatan Larangan luas tanah yang rusak mencapai 69 persen. “Meski belum kategori rusak berat, ini tidak bisa dibiarkan. Sebab, ini bisa mempengaruhi kualitas bawang merah,” ujar Edy.

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah mengurangi penggunaan pestisida pada tanaman bawang. Selain itu, petani bisa menggunakan disertifikasi tanaman, yaitu mengatur pola tanam agar tidak melulu bawang merah. Menurut Edy, jika petani terus-menerus menanam bawang, akan terjadi kejenuhan pada tanah. “Masalah ini akan susah diatasi jika petani sudah tergantung pada bawang merah. Butuh waktu yang lama untuk bisa kembali normal,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI) Juwari membenarkan banyak petani di Brebes yang menggunakan pembasmi hama yang melebihi dosis. Penggunaan pestisida yang berlebihan itu berdampak pada penggunaan pupuk. Jika dulu pupuk hanya digunakan tiga kali selama menanam, kini harus 4-5 kali. “Dulu untuk lahan seluas 1.000 meter persegi kami hanya butuh pupuk 25 kilogram, sekarang bisa 50 kilogram.” 

Menurut Juwari, di Brebes hanya segelintir petani yang paham tentang penggunaan pestisida. Dulu, ada petani lulusan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT). Mereka tahu bagaimana penggunaan pestisida. Namun itu hanya lima persen dari jumlah total petani. Selebihnya adalah petani konvensional.

ABMI, kata dia, sudah berkali-kali mensosialisasikan bahaya penggunaan pestisida yang berlebihan kepada para petani. Tapi belum bisa maksimal. Para petani di Brebes, kata Juwari, membutuhkan pelatihan mengenai ekologi tanah. “Ini agar semua petani paham,” katanya.

MUHAMMAD IRSYAM FAIZ

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Blusukan ke Pasar Salakan Sulawesi Tengah, Jokowi: Harga Bawang Putih Agak Mahal

3 hari lalu

Presiden Jokowi  memberikan keterangan pers usai meninjau harga bahan pokok di Pasar Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah,  pada Selasa, 26 Maret 2024. Foto: Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden.
Blusukan ke Pasar Salakan Sulawesi Tengah, Jokowi: Harga Bawang Putih Agak Mahal

Jokowi mengatakan harga beras di pasar tersebut terpantau sebesar Rp 13.000 per kilogram.


Keliru, Ombudsman: Rekomendasi Impor Bawang Putih Harusnya Diterbitkan Bapanas, Bukan Kementan

6 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika ditemui usai Konferensi Pers 'Ombudsman RI Maraton Periksa Kementan Terkait Rekomendasi Produk Hortikultura (RIPH) dan Wajib Tanam' di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, pada Selasa, 16 Januari 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Keliru, Ombudsman: Rekomendasi Impor Bawang Putih Harusnya Diterbitkan Bapanas, Bukan Kementan

Ombudsman menyatakan rekomendasi RIPH mestinya diterbitkan Bapanas, bukan Dirjen Holtikultura Kementerian Pertanian.


Beban Anggaran Makan SIang Gratis

30 hari lalu

Beban Anggaran Makan SIang Gratis

Program makan siang gratis dan susu gratis yang menyedot dana Rp 450 triliun per tahun bakal membebani APBN 2025.


BPS: Inflasi Tahunan Mencapai 2,57 Persen pada Januari 2024

57 hari lalu

ilustrasi beras
BPS: Inflasi Tahunan Mencapai 2,57 Persen pada Januari 2024

BPS mencatat kenaikan inflasi tahunan yang terjadi pada Januari 2024, yaitu 2,57 persen.


Ombudsman Periksa Pejabat Kementan dan Audit Sistem RIPH, Minta Izin Impor Bawang Putih Setop Dulu

27 Januari 2024

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika ditemui usai Konferensi Pers 'Ombudsman RI Maraton Periksa Kementan Terkait Rekomendasi Produk Hortikultura (RIPH) dan Wajib Tanam' di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, pada Selasa, 16 Januari 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Ombudsman Periksa Pejabat Kementan dan Audit Sistem RIPH, Minta Izin Impor Bawang Putih Setop Dulu

Ombudsman telah memeriksa mulai dari direktur jenderal, hingga sekretaris jenderal dalam kasus RIPH impor bawang putih.


Dirjen Hortikultura Kementan Buka Suara soal Pungli dalam Penerbitan Rekomendasi Impor Bawang Putih

20 Januari 2024

Aktivitas bongkar muat  bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Kamis 19 Oktober 2023. Adapun kebutuhan bawang putih secara nasional masih harus dipenuhi dari luar mengingat produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan. Tempo/Tony Hartawan
Dirjen Hortikultura Kementan Buka Suara soal Pungli dalam Penerbitan Rekomendasi Impor Bawang Putih

Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Prihasto Setyanto buka suara soal dugaan adanya pungutan liar atau pungli dalam penerbitan rekomendasi impor bawang putih.


Respons Temuan Ombudsman, Importir Bawang Putih Bantah Adanya Pungli dalam Penerbitan RIPH

18 Januari 2024

Pekerja tengah menata tumpukan bawang putih di salah satu agen di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Jumat 26 Mei 2023. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan mayoritas stok bawang putih di dalam negeri kebanyakan didatangkan dari luar negeri. Jumlahnya disinyalir mencapai 95 persen. Tempo/Tony Hartawan
Respons Temuan Ombudsman, Importir Bawang Putih Bantah Adanya Pungli dalam Penerbitan RIPH

Pusbarindo membantah temuan Ombudsman mengenai adanya pungutan liar dalam penerbitan Rekomendasi Impor Produk Holtikultura atau RIPH bawang putih.


Merespons Pernyataan Ombudsman, Mentan Pastikan RIPH Bawang Putih 2024 Tak Melebihi Kuota Impor

18 Januari 2024

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 November 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran tahun 2023, rencana program dan kegiatan tahun 2024 serta isu-isu aktual lainnya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Merespons Pernyataan Ombudsman, Mentan Pastikan RIPH Bawang Putih 2024 Tak Melebihi Kuota Impor

Mentan Andi Amran Sulaiman, menjamin pemberian RIPH bawang putih pada 2024 akan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan dalam rakortas.


Terpopuler: Mahfud MD Sebut Belum Ada Tersangka Baru Transaksi Janggal Rp 349 Triliun, Jakarta Naikkan Pajak Diskotek Cs Jadi 40 Persen

18 Januari 2024

Menko Polhukam yang juga Ketua Komite Koordinasi Nasional PP TPPU Mahfud MD (kiri) berbincang dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (kanan) saat mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa 11 April 2023. Rapat tersebut membahas tentang laporan hasil rapat Komite Nasional TPPU terkait perkembangan isu transaksi keuangan mencurigakan di Kementerian Keuangan dengan nilai Rp349 triliun. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Terpopuler: Mahfud MD Sebut Belum Ada Tersangka Baru Transaksi Janggal Rp 349 Triliun, Jakarta Naikkan Pajak Diskotek Cs Jadi 40 Persen

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan masa tugas Satgas TPPU sudah berakhir.


Mentan Amran Sulaiman Buka Suara soal Wajib Tanam Bawang Putih

17 Januari 2024

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman memberikan keterangan kepada sejumlah pewarta usai membuka kegiatan Jambore Penyuluh Pertanian Nasional 2023 di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Senin, 6 November 2023. ANTARA/Moh Ridwan
Mentan Amran Sulaiman Buka Suara soal Wajib Tanam Bawang Putih

Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa wajib tanam merupakan niat baik untuk meningkatkan produksi dalam negeri.