Agus Rahardjo Ingin Koruptor Tetap Tidak Mendapat Remisi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • M Nazarudin bersalaman dengan para penghuni lapas, usai melaksanakan salat Idul Fitri 1436 H di Lapas Sukamiskin, Bandung, 17 Juli 2015. Sebanyak 116 penghuni Lapas diusulkan mendapat remisi lebaran termasuk Nazarudin, Emir Moeis, Gayus Tambunan, dan Dada Rosada. TEMPO/Prima Mulia

    M Nazarudin bersalaman dengan para penghuni lapas, usai melaksanakan salat Idul Fitri 1436 H di Lapas Sukamiskin, Bandung, 17 Juli 2015. Sebanyak 116 penghuni Lapas diusulkan mendapat remisi lebaran termasuk Nazarudin, Emir Moeis, Gayus Tambunan, dan Dada Rosada. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.COJakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menolak rencana pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi. Penolakan itu dikemukakan Agus menanggapi rencana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, termasuk usulan remisi bagi koruptor. 

    Menurut Agus, koruptor tidak pantas mendapat remisi. “Ya janganlah, kami, kan, ingin memberikan efek jera,” ujarnya di Jakarta, Rabu, 10 Agustus 2016. 

    Agus mengatakan KPK saat ini justru berpikir untuk memperberat hukuman buat koruptor. Selain hukuman penjara, koruptor harus mengembalikan kerugian negara. KPK juga akan menerapkan denda secara tegas kepada koruptor. “Kalau koruptor, harapan kami, jangan ada remisilah,” katanya. 

    Pada 6 Juli lalu, Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan M. Akbar Hadiprabowo mengatakan salah satu narapidana korupsi, yaitu mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, mendapat remisi. Narapidana kasus korupsi wisma Atlet SEA Games 2011 itu mendapat remisi selama 1 tahun 15 bulan.

    Akbar mengatakan Nazaruddin divonis 7 tahun penjara dalam kasus itu. Ia beralasan Nazaruddin mendapat remisi karena memenuhi syarat. Untuk mendapatkan remisi, kata dia, koruptor harus menjadi justice collaborator dan mengembalikan uang hasil korupsi. 

    DANANG FIRMANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.