Kata Kak Seto Soal Kebijakan Full Day School Mendikbud  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Yohana Yambise ditemani Seto Mulyadi, Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak, meninjau Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, 10 Juli 2015. TEMPO/Frannoto

    Menteri Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Yohana Yambise ditemani Seto Mulyadi, Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak, meninjau Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, 10 Juli 2015. TEMPO/Frannoto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pembina Komnas Perlindungan Anak Seto Mulyadi alias Kak Seto meminta masyarakat tidak reaktif menanggapi rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang akan menerapkan sistem full day school karena baru sebatas wacana.

    Ditemui setelah menghadiri acara parent gathering di gedung Assakinah, Cianjur, Jawa Barat, Selasa, 9 Agustus 2016, Kak Seto menilai, penerapan sistem pendidikan tersebut diwacanakan agar semua pihak, termasuk masyarakat, memberi masukan.

    "Hanya cara penyampaiannya terkesan terburu-buru dan kurang tersosialisasi sehingga menimbulkan polemik di masyarakat. Saya mendukung rencana tersebut selama tidak memasung hak anak, seperti hak bermain, hak beristirahat, dan hak berekreasi. Sebab, pada prinsipnya, sekolah harus ramah anak demi yang terbaik buat mereka," katanya.

    Dia menjelaskan, proses pembelajaran bukan hanya terjadi di sekolah, tapi juga di luar lingkungan sekolah, yakni melalui sanggar dan keluarga. Bahkan beberapa sekolah di Indonesia yang telah menerapkan hal tersebut mendapatkan keluhan dari orang tua murid.

    "Full day school ini tidak bisa disamaratakan. Sebab, di beberapa sekolah yang telah menerapkan hal tersebut, banyak anak didik yang stres karena cara pengemasannya tidak ramah," katanya.

    Firman T. Rahman, orang tua siswa yang duduk di bangku sekolah dasar, menilai, perwujudan sistem tersebut tergantung perangkat pendukungnya di lapangan.

    Pasalnya, full day school merupakan kebijakan yang mendasar sehingga harus didukung infrastruktur, termasuk regulasi penguat lainnya. "Kalau diterapkan serta-merta dan ke semua, saya menilai tidak akan efektif, malah mandeg di tengah jalan. Kebijakan ini harus bertahap dan melibatkan semua pihak," ucapnya.

    Dia masih bingung dengan arah kebijakan pemerintah, khususnya di bidang pendidikan. Sebab, setiap ganti tampuk kepemimpinan atau menteri, selalu ada produk baru yang implementasinya terkesan dipaksakan.

    "Jangan sampai anak-anak kita ini menjadi 'kelinci percobaan' atas program atau kebijakan-kebijakan dari Jakarta yang terlalu melangit," katanya.

    Seperti diberitakan, Mendikbud Muhadjir Effendy menuturkan wacana penerapan sistem full day school dalam 100 hari kerja kepemimpinannya, belum lama ini. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu menggagas penerapan sistem full day school di sekolah setingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama agar anak tidak sendiri ketika orang tua mereka masih bekerja.

    ANTARA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal Penting di Rengasdengklok Sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945

    Satu hari sebelum teks Proklamasi dibacakan, ada peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Kejadian itu dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok.