Banyuwangi dan Lumajang Minta Wacana Sekolah Seharian Dikaji  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dua kakak beradik suku bajo berjalan pulang dari sekolahnya melintasi jembatan penghubung antar pulau di Pulau Papan, Kepulauan Togean, Sulawesi Tengah, Senin, 1 Agustus 2016. TEMPO/Fahmi Ali

    Dua kakak beradik suku bajo berjalan pulang dari sekolahnya melintasi jembatan penghubung antar pulau di Pulau Papan, Kepulauan Togean, Sulawesi Tengah, Senin, 1 Agustus 2016. TEMPO/Fahmi Ali

    TEMPO.CO, Lumajang - Wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy ihwal penerapan full school day (sekolah seharian) mendapat respons beragam dari kepala daerah. Bupati Lumajang As'at Malik dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas meminta rencana tersebut dikaji ulang.

    Bupati As'at mengatakan kebijakan full day school, beberapa tahun yang lalu, sebenarnya sudah dilaksanakan. "Cuma tidak semua sekolah bisa melaksanakan, ada sekolah yang orang tuanya bersyukur karena ada full day school, karena orang tuanya kerja sampai sore," katanya kepada Tempo, Selasa pagi, 9 Agustus 2016, di pendopo Bupati Lumajang. Namun ada juga komunitas tertentu yang anaknya justru kesulitan mengikuti sekolah seharian itu. "Ditambah lagi tidak semua sekolah siap melaksanakannya," tuturnya.

    BacaSekolah Seharian ala Menteri Muhadjir, Berapa Biayanya?

    Karena itu, dia berharap wacana tersebut perlu dikaji lagi. "Tidak full day school begitu sebab ada muatan-muatan dari full day school itu yang tidak diperhatikan. Seperti tingkat kejiwaan anak-anak, kesempatan bermain, lalu pendidikan moral yang biasanya ditangani lembaga khusus, seperti pesantren, pendidikan Al-Quran. Itu kan harus ada," katanya. Kalau misalnya full day school tetap diadakan tapi kemudian mengambil aktivitas di luar sekolah yang memungkinkan, itu hal yang bagus.

    BacaFull Day School, JK Minta Menteri Muhadjir Bikin Percontohan

    Adapun Bupati Azwar berharap penerapan kebijakan sekolah seharian yang diwacanakan Muhadjir betul-betul dikaji. Dia menilai kebijakan tersebut relatif bias kota dan belum tentu cocok diterapkan di daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan utama, seperti Banyuwangi. ”Prinsipnya, kami patuh pada kebijakan pemerintah pusat. Namun alangkah elok jika kebijakan tersebut juga memperhatikan keberagaman wilayah, tantangan-tantangan yang ada di daerah, karakteristik daerah,” ujarnya.

    Azwar mengatakan kebijakan full day school ini cenderung bias kota. Kebijakan tersebut belum pas jika diterapkan di daerah-daerah. ”Di desa-desa, ada lho anak yang setelah pulang sekolah dia ikut melihat bapaknya bekerja di sawah, ikut melihat bapaknya merawat buah naga di kebun. Ada juga yang ikut melihat ibunya membatik. Itu bagian dari pengalaman, interaksi dengan orang tua,” katanya.

    DAVID PRIYASIDHARTA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.