Sekolah Sehari ala Menteri Muhadjir, Berapa Biayanya?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berfoto bersama Sekjen Kemdikbud Didik Suhardi di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 28 Juli 2016. TEMPO/Danang Firmanto

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berfoto bersama Sekjen Kemdikbud Didik Suhardi di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 28 Juli 2016. TEMPO/Danang Firmanto

    TEMPO.COJakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengaku sudah mempertimbangkan dampak ekonomi jika program full day school atau sekolah seharian diterapkan. Menurut dia, persoalan biaya tersebut akan dibicarakan secara demokratis dengan para orang tua siswa dan komite sekolah.

    Dalam konferensi pers yang digelar di kawasan SCBD Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Agustus 2016, Muhadjir mengatakan persoalan full day school akan diserahkan kepada komite sekolah. Saat ini, kata dia, Kementerian Pendidikan masih mengkaji masalah alokasi anggaran. (Baca: Menteri Muhadjir: Full Day School Bukan Seharian di Sekolah)

    Soal konsep sekolah seharian tersebut, Muhadjir memastikan penambahan jam kegiatan di sekolah tersebut tidak akan diisi mata pelajaran, melainkan kegiatan ekstrakurikuler. Tujuannya membangun budi pekerti dan karakter siswa.

    Muhadjir berharap konsep sekolah seharian tersebut bisa merangkum beberapa karakter dalam kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya kejujuran, disiplin, toleransi, hingga cinta Tanah Air. “Tidak mungkin sepenuhnya disisipkan di dalam mata pelajaran, maka harus ada kegiatan ekstrakurikuler,” tuturnya.

    Hal itu, dia melanjutkan, sesuai dengan program Nawacita yang diusung Presiden Joko Widodo. Dalam program Presiden tersebut, tertuang perintah pentingnya pendidikan karakter dari jenjang pendidikan dasar. (Baca: Soal Full Day School, Ganjar: Jangan Sampai Murid Stres)

    DANANG FIRMANTO



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.