Ini Alasan DPR Minta Anggaran Kemenhan Tak Dipangkas  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rencana pembelian alutsista tidak hanya di sektor laut saja, pembangunan pertahanan akan menyeluruh darat, laut dan udara. Kehadiran kapal selam Changbogo ini, tentunya akan mendukung progam kemaritiman pemerintahan Joko Widodo. Namun perlu dicermati pentingnya kemandirian Indonesia untuk dapat membangun alutsista sendiri. wikipedia.com

    Rencana pembelian alutsista tidak hanya di sektor laut saja, pembangunan pertahanan akan menyeluruh darat, laut dan udara. Kehadiran kapal selam Changbogo ini, tentunya akan mendukung progam kemaritiman pemerintahan Joko Widodo. Namun perlu dicermati pentingnya kemandirian Indonesia untuk dapat membangun alutsista sendiri. wikipedia.com

    TEMPO.COJakarta - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat T.B. Hasanuddin meminta pemerintah tak memangkas anggaran Kementerian Pertahanan karena dikhawatirkan akan berdampak pada kesiapan tempur Tentara Nasional Indonesia.

    Hasanuddin mengemukakan alasannya. Pertama, hal ini akan menyangkut penguatan pangkalan TNI Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut di Natuna. "Ini mengacu pada situasi di Laut Cina Selatan yang semakin hangat," kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa, 9 Agustus 2016.

    Kedua, ujar Hasanuddin, anggaran menjadi prioritas kebutuhan untuk melanjutkan pendanaan suku cadang, senjata, dan alutsista yang sudah dibeli. Terakhir, menurut dia, biaya operasional, khususnya untuk patroli laut dan udara, akhir-akhir ini meningkat, terutama di wilayah perbatasan, terkait dengan fungsi pengamanan kedaulatan negara. “Ketiga alasan itu perlu mendapat perhatian pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu.”

    Seperti diketahui, pemerintah berencana melakukan efisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan memangkas anggaran belanja kementerian atau lembaga sebesar Rp 65 triliun dan dana transfer daerah sebesar Rp 68,8 triliun.

    Meski pemerintah hingga kini belum mendiskusikan soal alokasi anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI dengan DPR, Hasanuddin berharap pemangkasan anggaran tidak dikenakan terhadap kedua pos itu, mengingat banyaknya prioritas yang harus dilakukan.

    GHOIDA RAHMAH

    Baca Juga:
    Mendikbud Usulkan Full Day School, Ini Alasannya
    Rio2016: Riau Ega Menang, Pemanah Nomor Satu Dunia Syok


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.