Suap Panitera, KPK Buru Orang-orang Dekat Nurhadi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Nurhadi dan Korupsi di MA Block

    Nurhadi dan Korupsi di MA Block

    TEMPO.COJakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi masih berupaya menghadirkan orang-orang yang berada di sekitar mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. Mereka diharapkan bersaksi untuk perkara dugaan suap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

    "Penyidik akan menjadwalkan pemeriksaan, tapi belum tahu kapan," kata juru bicara KPK, Yuyuk Andriati Iskak, di Jakarta, Selasa, 9 Agustus 2016.

    Beberapa waktu lalu, KPK memanggil Royani, sopir Nurhadi, dan empat anggota Mabes Polri yang menjadi ajudan Nurhadi. Namun semuanya mangkir. Kelima orang itu diduga kuat mengetahui rangkaian peristiwa suap yang dilakukan Lippo Group kepada Edy Nasution, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    Juru bicara Mabes Polri, Boy Rafli, sebelumnya mengatakan keempat polisi yang menjadi ajudan Nurhadi itu saat ini berada di Poso. Mereka tengah mengikuti operasi dan bergabung dengan Satuan Tugas Tinombala untuk menangkap teroris.

    KPK pun mewacanakan pemeriksaan keempat penyidik tersebut di Poso. Namun, hingga saat ini, KPK tak kunjung memeriksa keempat orang itu. "Untuk empat ajudan itu, kami sudah berkoordinasi dengan Polri, tinggal tunggu jadwal. Kalau Royani memang belum," ujar Yuyuk.

    Yuyuk tak menjelaskan kendala KPK memeriksa kelima orang tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa lembaga antirasuah terus berupaya memeriksa orang-orang dekat Nurhadi itu. 

    Nama Nurhadi mencuat setelah penyidik KPK menemukan duit ratusan juta rupiah dan beberapa dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara Lippo Group di pengadilan. Namanya juga disebut-sebut dalam sidang suap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

    MAYA AYU PUSPITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.