Pemkot Balikpapan Akan Tertibkan Kawasan Kumuh 12 Kelurahan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pejabat Pemerintah Kota Makassar mengangkat tangan saat teleconfrence peringatan Hari Peduli  Sampah Nasional (HPSN) 2016 serentak lima kota, Jakarta, Surabaya, Bandung, Balikpapan dan Makassar di Anjungan Pantai Losari, Makassar, 21 Februari 2016. Indonesia mengelar kerja bakti nasional msekaligus dimulainya gerakan Indonesia bebas sampah pada 2020. TEMPO/Sakti Karuru

    Sejumlah pejabat Pemerintah Kota Makassar mengangkat tangan saat teleconfrence peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2016 serentak lima kota, Jakarta, Surabaya, Bandung, Balikpapan dan Makassar di Anjungan Pantai Losari, Makassar, 21 Februari 2016. Indonesia mengelar kerja bakti nasional msekaligus dimulainya gerakan Indonesia bebas sampah pada 2020. TEMPO/Sakti Karuru

    TEMPO.COBalikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, akan menertibkan 12 kawasan kumuh yang tersebar di 12 kelurahan. Penanganan area kumuh ini nantinya diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

    “Semuanya diatur dalam raperda yang sedang kami rumuskan,” kata Wali Kota Balikpapan Rizal Effendy, Selasa, 9 Agustus 2016.

    Rizal mengatakan Kota Balikpapan punya visi-misi sebagai Kota Layak Huni berwawasan lingkungan menuju Madinatul Iman. Balikpapan punya target dalam peningkatan kualitas, yakni ada 38.341 hektare kawasan kumuh perkotaan Balikpapan.

    Menurut dia, Pemkot Balikpapan memang berkewajiban melakukan pembenahan dan penataan kawasan kumuh. Hal itu juga tertuang dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014.

    Ia menjelaskan, terdapat 118.355 unit rumah yang terdiri atas rumah formal sebanyak 20.407 unit atau sekitar 17 persen, serta rumah swadaya sebanyak 97.948 unit atau 83 persen. “Kawasan kumuh tersebar di 12 kelurahan dengan luas 282,2 hektare. Itu sudah lokasi dan jumlah rumahnya,” ujarnya.

    Lokasi kawasan kumuh ini akan menjadi acuan bersama pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan pencegahan serta meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan kawasan kumuh. Pemerintah Kota Balikpapan menargetkan, dalam dua bulan ke depan, pembahasan raperda tersebut tuntas. 

    S.G. WIBISONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.