Pilkada DKI: Head to Head, Ahok Versus Siapa?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tujuh DPD partai politik sepakat membuat Koalisi Kekeluargaan untuk Pilkada DKI  2017 di Jakarta Pusat, Senin, 8 Agustus 2016. Ketujuh partai itu adalah Demokrat, PKS, PDIP, PAN, Gerindra, PPP, dan PKB. (Tempo/Egi Adyatama)

    Tujuh DPD partai politik sepakat membuat Koalisi Kekeluargaan untuk Pilkada DKI 2017 di Jakarta Pusat, Senin, 8 Agustus 2016. Ketujuh partai itu adalah Demokrat, PKS, PDIP, PAN, Gerindra, PPP, dan PKB. (Tempo/Egi Adyatama)

    TEMPO.COJakarta - Tujuh partai politik di Jakarta bersepakat melawan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI 2017. Mereka ingin melawan Ahok dengan memunculkan satu pasangan calon.

    "Semangatnya dari semua partai ini bisa head to head," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Gembong Warsono seusai pertemuan tujuh partai politik di Jakarta Pusat kemarin.

    Adapun tujuh partai yang bersepakat adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional. Mereka juga mengerucutkan tujuh kriteria calon gubernur yang dianggap layak memimpin Jakarta. "Yaitu arif, beradab, bijaksana, santun, beretika, bersih, dan cerdas," ujar pelaksana tugas Ketua PDI Perjuangan Jakarta, Bambang Dwi Hartono. Dari dua kriteria itu, nanti akan dipilih nama-nama yang sesuai dan akan dibahas bersama.

    Baca: Koalisi Tujuh Partai Sandingkan Risma dan Sandiaga?

    Hingga saat ini, baru ada dua orang yang mendapat dukungan partai untuk maju dalam pemilihan yang digelar tahun depan, yaitu Ahok dan Sandiaga Uno. Ahok mendapat dukungan tiga partai, yaitu NasDem, Golkar, dan Hanura. Sedangkan Sandiaga diusung Partai Gerindra. Sebelumnya, bertebaran beberapa nama yang hendak menentang Ahok, seperti Yusril Ihza Mahendra dan Budi Waseso. Namun belum ada partai yang melirik keduanya.

    Belakangan, santer terdengar nama Tri Rismaharini—kini Wali Kota Surabaya—yang bakal diajukan oleh PDI Perjuangan. Ketua Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan, jika PDIP menyodorkan nama Risma, partainya bisa mengalah dengan menukar posisi Sandiaga Uno menjadi calon wakil gubernur. Taufik yakin Risma-Sandiaga Uno bisa mengalahkan Ahok.

    Harapan untuk PDIP memboyong Risma ke Jakarta juga dilontarkan Ketua DPD PPP Jakarta Abdul Aziz. Menurut Abdul, sosok Risma telah memenuhi seluruh kriteria yang disepakati partai. "Prioritas utama kami Bu Risma," ujar Abdul.

    Lobi pun dilancarkan Partai Keadilan Sejahtera kepada PDIP. Ketua PKS Jakarta Syakir Purnomo mengatakan partainya berharap hanya ada satu pasangan calon yang berhadapan dengan Ahok. Syakir mengatakan akan menghargai semua nama calon yang akan diusung PDIP.

    Baca: Pilgub DKI: Kans Ahok Menyempit di PDIP, Ini Buktinya  

    Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono menilai Sandiaga Uno bisa jadi pemersatu partai politik. Menurut gembong, Sandiaga telah ditawarkan Gerindra kepada partai politik lain, termasuk PDIP. "Alat pemersatu sudah ada sekarang. Partai lain sudah menerima keberadaan Sandiaga. Itu sebagai satu pintu," tutur Gembong.

    Namun, kata Gembong, keputusan calon gubernur berada pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Yang jelas, kata dia, semua hasil dari pertemuan itu bakal disampaikan semua partai ke tingkat pusat sebagai pertimbangan dalam menentukan calon gubernur.

    Saat ini, kata dia, fokus dari koalisi adalah menemukan ramuan yang tepat bagi calon gubernur dan wakilnya pada pilkada mendatang. PDIP sebagai pemenang pemilu, kata Gembong, sudah pasti akan meminta jatah kursi calon gubernur. Masukan dan calon-calon yang diajukan dari partai-partai anggota koalisi lain akan dipertimbangkan sebagai bagian dari nama yang nanti koalisi itu usung.

    Namun Ahok menanggapi santai manuver tujuh partai itu. Dia mengaku mentalnya sudah teruji dalam menghadapi persaingan dengan partai politik. “Mau kumpulin semua partai, gua enggak takut,” ucapnya.

    DEVY ERNIS | EGI ADYATAMA | FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.