Bojonegoro Gelar Pemilihan Duta Keterbukaan Anggaran Desa

Reporter

Editor

Zed abidien

Dok. TEMPO

TEMPO.CO, Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar Pemilihan Duta Keterbukaan Anggaran Pemerintahan Desa (DKAPD). Dari 430 desa/kelurahan di kabupaten ini, dipilih nominator yang pengelolaan anggarannya terbuka dan berpihak ke masyarakat.

Kegiatan pemilihan DKAPD pada Agustus 2016 ini baru pertama kali digelar di Kabupaten Bojonegoro. Tujuannya untuk meningkatkan layanan ke masyarakat dan anggaran terbuka.

Acara ini melibatkan aktivis LSM dan jurnalis. Kegiatan ini digelar setelah Pemerintah Bojonegoro terpilih menjadi wakil Indonesia sebagai daerah percontohan di Open Government Partnership atau percontohan pemerintah terbuka bersama 13 kota besar dunia.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur, mengatakan kegiatan DKAPD ini bagian dari dilaksanakannya pemerintahan terbuka. Dan sasarannya adalah mengaktifkan dan menjalankan model keterbukaan di lingkungan pemerintahan di tingkat bawah, yaitu di desa dan kelurahan. “Jadi, ini menyentuh langsung di bawah,” kata dia, Senin, 8 Agustus 2016.

Nantinya 430 desa/kelurahan di Bojonegoro didorong untuk mengelola perangkat informasi, seperti papan reklame, baliho, leaflet, buklet, dan sejenisnya. Kemudian membuat website desa/kelurahan yang berfungsi memberikan layanan informasi dari pemerintah ke warga sekitarnya. Misalnya, bagaimana model tata kelola keuangan desa/kelurahan serta penggunaan biaya dan sejenisnya. Tujuannya agar masyarakat bisa tahu dan mendapat informasi yang benar tentang pengelolaan anggaran.

Direktur Bojonegoro Institut, Syaiful Huda, menyambut baik kegiatan pemilihan duta keterbukaan anggaran desa. Kegiatan ini, kata dia, bisa mendorong kepala desa/lurah serta perangkat desa untuk terlibat langsung dalam proses pembuatan anggaran desa. "Agar bisa membangun pemerintahan terbuka, termasuk pengelolaan anggarannya," katanya.

SUJATMIKO






Bulog Gandeng Pemkab Bondowoso dan Bojonegoro Ciptakan Ekosistem Pangan Kondusif

3 November 2022

Bulog Gandeng Pemkab Bondowoso dan Bojonegoro Ciptakan Ekosistem Pangan Kondusif

Kerja sama ini terkait penyediaan, pendistribusian dan stabilisasi produk pangan di dua wilayah tersebut.


Usai Launching, Mas Dhito Coba Mobil Siaga

24 Maret 2022

Usai Launching, Mas Dhito Coba Mobil Siaga

Mobil siaga yang diberikan kepada seluruh desa di Kabupaten Kediri ini digunakan untuk meningkatkan pelayanan desa kepada masyarakat.


Kepala Desa Terlibat Tindak Pidana Korupsi, PPATK Sebut 4 Sebab

6 Desember 2021

Kepala Desa Terlibat Tindak Pidana Korupsi, PPATK Sebut 4 Sebab

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebut kepala desa yang korupsi sedikit tak perlu dipenjara. PPATK sebut setidaknya 4 alasan kades lakukan korupsi.


Tertarik Menjadi Kepala Desa? Simak Syarat-syarat Berikut

25 Juni 2021

Tertarik Menjadi Kepala Desa? Simak Syarat-syarat Berikut

Seiring besarnya dana desa dan gaji kepala desa, serta ingin membangun desanya, banyak orang tertarik untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa.


Penyebab Menteri Keuangan Ingin Ajak Kades Ponggok ke Eropa Utara

24 Agustus 2017

Penyebab Menteri Keuangan Ingin Ajak Kades Ponggok ke Eropa Utara

Menkeu Sri Mulyani ingin mengajak Kepala Desa Ponggok, Junaedi Mulyono ke negara-negara di Eropa Utara untuk belajar membuat kebijakan jangka panjang.


Aneh, Orang Sudah Meninggal Dapat Pinjaman dari Bank

23 Agustus 2017

Aneh, Orang Sudah Meninggal Dapat Pinjaman dari Bank

Sudiono, yang meninggal pada 2011, namanya dicatut untuk


mendapatkan pinjaman dari BPR Bank Daerah Bojonegoro pada


2015.


Anggota Wantimpres Malik Fadjar Bicara Dana Haji ke Infrastruktur  

3 Agustus 2017

Anggota Wantimpres Malik Fadjar Bicara Dana Haji ke Infrastruktur  

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Abdul Malik Fadjar, mengatakan soal dana haji untuk investasi infrastruktur harus dibicarakan dengan hati-hati.


Di Amerika Kapolres Bojonegoro Mempresentasikan Program Pos Jago

20 Juli 2017

Di Amerika Kapolres Bojonegoro Mempresentasikan Program Pos Jago

Presentasi Pos Jago dilakukan Kapolres Bojonegoro Ajun Komisaris Besar Wahyu Sri Bintoro dihadiri sejumlah perwakilan lain.


Dana Desa Besar, 40 Desa Kabupaten Tangerang Batal Jadi Keluharan  

10 Juli 2017

Dana Desa Besar, 40 Desa Kabupaten Tangerang Batal Jadi Keluharan  

Pemerintah kabupaten juga kurang berminat karena alasan yang sama.


Ditolak Warga, 40 Desa Kabupaten Tangerang Batal Jadi Kelurahan

10 Juli 2017

Ditolak Warga, 40 Desa Kabupaten Tangerang Batal Jadi Kelurahan

Tujuan perubahan status itu agar layanan pemerintah kabupaten terhadap masyarakat lebih optimal. "Tapi kalau masyarakat tidak mau, ya tidak bisa."