Nusron Wahid Tanya Calon Wagub, Ahok: Kita Lihat Saja  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, berpidato saat Halal Bihalal di Markas Teman Ahok, Pejaten, Jakarta, 27 Juli 2016. Ahok mengaku hal tersebut sudah ia lihat setelah melihat dukungan dari tiga partai politik yang datang, yakni Partai NasDem, Hanura, dan Golkar. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, berpidato saat Halal Bihalal di Markas Teman Ahok, Pejaten, Jakarta, 27 Juli 2016. Ahok mengaku hal tersebut sudah ia lihat setelah melihat dukungan dari tiga partai politik yang datang, yakni Partai NasDem, Hanura, dan Golkar. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Nusron Wahid menemui Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk mendiskusikan simulasi pilkada DKI Jakarta 2017, Senin siang, 8 Agustus 2016. Dalam pertemuan di Balai Kota DKI Jakarta itu, Nusron juga menanyakan calon Wakil Gubernur DKI pilihan Ahok.

    Basuki atau Ahok semula menampik bahwa kedatangan Nusron untuk membicarakan pemilihan kepala daerah DKI 2017. "Dia ngomongin ini saja, soal sampah bagaimana, karena itu salah satu masalah Bekasi," ujar Ahok.

    Ahok menjelaskan bahwa Nusron belum lama ini menghadiri pelantikan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendy sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Bekasi. Karena itu, menurut Ahok, saat pelantikan ada kemungkinan Rahmat Effendy atau Pepen membicarakan soal sampah.

    Namun akhirnya Ahok mengakui Nusron juga sempat menyinggung sedikit soal pilkada. Ahok ditanya mengenai nama calon wakil gubernur yang akan berpasangan dengannya. "Mereka tetap sepakat terserah saya. Saya bilang, ya, kita lihat saja," ucap Ahok.

    Saat dimintai konfirmasi, Nusron tidak membantah adanya obrolan mengenai persiapan pilkada dengan Ahok. Dia membenarkan memang belum ada sosok yang ditentukan untuk mendampingi Ahok.

    Nusron dan Ahok juga mendiskusikan soal simulasi pilkada. "Ya, simulasi kalau PDIP gabung bagaimana? Kalau tidak gabung bagaimana? Namanya juga jaga-jaga," ujar Nusron kepada Tempo melalui pesan WhatsApp.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.