TEMPO.CO, Surabaya - Pengamat politik dari Universitas Airlangga Muhammad Asfar menganalisis bahwa apabila Risma diminta mengikuti Pilkada DKI Jakarta, hal itu tidak akan berpengaruh terhadap pembangunan Kota Surabaya. Sebab, pembangunan itu sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Surabaya. “Pembangunan Kota Surabaya tetap akan lancar,” kata Asfar kepada Tempo, Senin, 8 Agustus 2016.
RPJMD itu, kata Asfar, akan menjadi tolok ukur kepala daerah dan kriteria menilai keberhasilan wali kota dan wakil wali kota. Karena itu, jika Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana naik menjadi Wali Kota Surabaya menggantikan Risma, ia hanya tinggal menjalankan berbagai program yang sudah diletakkan di RPJMD. “Saya yakin Pak Whisnu akan mampu menjalankan itu, apalagi Risma-Whisnu dari satu partai, PDIP,” kata dia.
Menurut Asfar, semua pembangunan di Kota Surabaya bukan hanya ide langsung Risma. Risma hanya melanjutkan beberapa ide dan desain yang diletakkan oleh Bambang D.H., meski ada beberapa ide dan desain yang ditambahkan oleh Risma. “Birokrasi Kota Surabaya sudah stabil, sehingga tidak akan terlalu berpengaruh.”
Meski begitu, Asfar mengakui tidak semua program akan aman. Beberapa program Risma yang dikhawatirkan akan mandek misalnya dalam pembangunan tata ruang, seperti taman, program pro-rakyat seperti sekolah gratis 9 tahun, dan pengembangan ekonomi masyarakat bawah. Selain itu, pembangunan megaproyek trem dan monorel di Surabaya. “Namun kekhawatiran itu tidak perlu, karena sekali lagi, proyek-proyek itu sudah ada di RPJMD.”
Sosok Risma, dia melanjutkan, memang sangat mumpuni untuk melawan calon inkumben sekelas Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sebab, Risma memiliki kapasitas lebih dibanding Ahok, rekam jejak Risma juga sangat bagus dalam pemerintahan maupun dalam menata Kota Surabaya. “Di samping memiliki kemampuan, Risma sangat kontras dengan Ahok dalam hal kesantunan.”
MOHAMMAD SYARRAFAH
