130 Pengacara Peradi Siap Bela Haris Azhar Hadapi Kasusnya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pernyataan resmi Koordinator KontraS Haris Azhar terkait rilis kesaksian Freddy Budiman, di kantor KontraS, Keramat, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Agustus 2015 / Yohanes Paskalis

    Pernyataan resmi Koordinator KontraS Haris Azhar terkait rilis kesaksian Freddy Budiman, di kantor KontraS, Keramat, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Agustus 2015 / Yohanes Paskalis

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Luhut Pangaribuan mengatakan bahwa ada 120 hingga 130 advokat siap memberikan bantuan kepada Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar menghadapi kriminalisasi terkait tulisan kesaksian Freddy Budiman.

    "Ada hingga 130 advokat yang secara spontan menyatakan ikut memberi bantuan hukum manakala ada proses yang dianggap berjalan tidak benar," kata Luhut Pangaribuan dalam jumpa pers, Senin, 8 Agustus 2016, di kantor Peradi, Menteng, Jakarta. Ia didamping sejumlah pengacara saat memberikan keterangannya.

    Baca: BNN Ingin Undang Haris Azhar, Pengacaranya: Untuk Apa?

    Luhut mengatakan Peradi wajib memberi bantuan hukum pada Haris karena jabatannya sebagai advokat dan anggota Peradi. "Profesi advokat secara pro bono harus memberi bantuan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

    Haris Azhar yang juga hadir dalam jumpa wartawan itu, menyerahkan surat kuasa penunjukkan kuasa hukum. Ia menyatakan terima kasih kepada Peradi atas bantuan hukum yang diberikan. Apalagi, mereka yang memberikan bantuannya itu berasal dari berbagai daerah. "Ada dari Aceh, Poso, Papua, Makassar, yang siap bergabung. Ini suatu modal untuk mengungkap mafia narkorba yang mengancam anak-anak muda Indonesia," kata Haris.

    Tulisan Haris soal kesaksian Freedy Budiman membuatnya harus berurusan dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian RI. Tiga institusi yaitu Badan Narkotika Nasional, Tentara Nasional Indonesia, dan Polri, serta organisasi kemasyarakatan Panca Marga, melaporkannya ke Bareskrim atas dugaan pencemaran nama baik. Haris juga dinilai  telah melanggar Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

    Dalam tulisannya, Haris mengungkap kesaksian Freddy Budiman yang mengatakan bahwa ada anggota BNN, Polri, dan TNI terlibat dalam bisnis narkoba yang dijalankannya.

    AMIRULLAH

    Baca Juga:
    Soal Risma Ikut Pilkada Jakarta, Ini Reaksi Warga Surabaya
    Pilgub DKI: Kans Ahok Menyempit di PDIP, Ini Buktinya  

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.