Agustus, MPR Miliki 3 Agenda Besar

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sidang Tahunan MPR yang akan diadakan 16 Agutus mendatang akan mendengarkan laporan kenegaraan presiden.

    Sidang Tahunan MPR yang akan diadakan 16 Agutus mendatang akan mendengarkan laporan kenegaraan presiden.

    INFO MPR - MPR RI memiliki tiga agenda besar sepanjang bulan Agustus 2016. Ketiga agenda itu meliputi Sidang Tahunan yang akan dilaksanakan pada 16 Agustus, Hari Konstitusi pada 18 Agustus, dan HUT MPR pada 24 Agustus.

    Dalam keterangan persnya di Ruang Pimpinan Gedung Nusantara 3 Kompleks MPR, Senin, 8 Agustus 2016,  Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono menyampaikan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR merupakan Sidang Paripurna yang akan dimulai pada pukul 09.00 WIB hingga 10.30 WIB, yang agendanya mendengarkan pidato kenegaraan presiden. Siangnya, acara dilanjutkan dengan Sidang Bersama DPR-DPD, dan sorenya pidato Nota Keuangan dari presiden.  “Kami berharap Sidang Tahunan MPR ini bisa sampai ke masyarakat, karena ini merupakan peraturan tata-tertib agar kinerja lembaga negara bisa diketahui masyarakat,”  ujarnya.

    Untuk memperingati Hari Konstitusi, selain pidato presiden,  akan ada grand finalis Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR. Para pesertanya akan berada di Jakarta sejak 9-18 Agustus. “Harapan kita, kegiatan Hari Konstitusi ini memiliki manfaat besar bagi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran konstitusi, khususnya di kalangan pemuda dan pelajar,” kata Ma’ruf.

    Terkait HUT MPR, kata Ma’ruf, rencananya akan ada kegiatan MPR berzikir. Untuk pelaksanaannya, saat ini sedang didiskusikan apakah akan diadakan di lapangan atau di gedung. Di acara ini, selain mengundang Dai untuk memimpin berdoa dan ceramah, semua elemen masyarakat juga ikut. “Mudah-mudahan acara ini mampu memberikan dampak positif ke masyarakat untuk membumikan nilai-nilai keadilan sosial dan demokrasi.   (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.