Kasubdit MA Dituntut 13 Tahun, Pengacara: Bakal Mati di Bui  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Subdirektorat Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Khusus Mahkamah Agung Andri Tristianto Sutrisnamenjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, 4 Agustus 2016. Tempo/Maya Ayu

    Kepala Subdirektorat Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Khusus Mahkamah Agung Andri Tristianto Sutrisnamenjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, 4 Agustus 2016. Tempo/Maya Ayu

    TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum Kepala Subdirektorat Kasasi Perdata Mahkamah Agung Andri Tristianto Sutrisna, Muhammad Sholeh, yakin kliennya akan mati di tahanan. Tuntutan jaksa untuk menghukum Andri 13 tahun di penjara menjadi penyebabnya.

    Menurut Sholeh, seharusnya Andri divonis 1 tahun saja jika sesuai dengan dakwaan. Namun, tuntutan jaksa yang meminta Andri divonis 13 tahun tak mungkin membuat hakim memberikan putusan lebih ringan dari setengah tuntutan. "Saya yakin Andri itu akan mati di tahanan. Diputus tinggi, dia ada riwayat jantung," ujarnya saat dihubungi Tempo, Ahad, 7 Agustus 2016.

    Jaksa penuntut umum dari KPK menuntut Andri Tristianto Sutrisna dihukum 13 tahun penjara dan denda Rp 500 juta dengan subsider 6 bulan. Jaksa menyatakan Andri secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Dia didakwa menerima duit Rp 400 juta dari Awan Lazuardi Embat, kuasa hukum Ichsan Suaidi, dan menerima gratifikasi dari Asep Ruhiyat sebesar Rp 500 juta.

    "Dia mati akan jadi dongeng untuk Indonesia," kata Sholeh. Ia mengatakan khawatir terhadap kondisi kesehatan kliennya. Riwayat jantung yang dimiliki Andri bisa kapan saja menyerang dia, apalagi jika kondisinya tertekan.

    Sholeh mengatakan Andri tak punya harapan terkait dengan vonis yang akan diterimanya. Sebagai kuasa hukum, Sholeh hanya bisa meminta Andri untuk bersabar menjalani hukuman yang akan menjeratnya. "Saya bilang kesabaranmu akan menjadi pelajaran untuk Indonesia," ujarnya.

    Andri dinyatakan melanggar dua pasal, yaitu Pasal 12-a dan Pasal 12-b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

    MAYA AYU PUSPITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.