PDIP Usung Risma-Djarot? Ahok pun Siap....

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri); Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. dok.TEMPO

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri); Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. dok.TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak mempermasalahkan bila tidak mendapat dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam pemilihan kepala daerah DKI 2017. “Enggak apa-apa dong,” kata Ahok di Balai Kota DKI, Senin, 8 Agustus 2016.

    Ahok juga menanggapi santai bila peluangnya untuk berduet dengan Djarot Saiful Hidayat, Wakil Gubernur DKI Jakarta, tertutup dan bisa saja keduanya malah berhadapan.

    Apalagi saat ini PDIP sudah mulai mengkombinaskan nama-nama yang ada dari hasil penilaian internal partai. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga tak menampik bila ada nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Djarot masuk daftar itu.

    “Kan biasa (kalau harus berhadapan) juga kayak begitu kan. Kalau kamu bercerai sama satu (orang), kawin lagi (dengan yang lain), mungkin musuhan, kan?” ujar Ahok dengan nada suara berseloroh.

    Ahok mengaku sampai saat ini tidak mengetahui keputusan apa yang akan diambil partai berlambang kepala banteng itu. Namun, dia memastikan akan memilih berpasangan dengan Djarot jika PDIP mau merapat bersama tiga partai pendukungnya. “Kalau PDIP mau gabung, kami harus hargain Pak Djarot yang sudah bareng,” tuturnya.

    Hasto sebelumnya mengatakan peluang partainya mengusung Ahok sebagai calon gubernur sangat kecil. Dia beralasan, meski ada peluang, kalangan internal PDIP kecewa dengan ucapan Ahok pada 29 Juli lalu.

    Ketika itu, Ahok tegas menyatakan tidak akan mendaftar ke PDIP karena sudah meraih dukungan yang cukup dari tiga partai pengusungnya, yakni Partai NasDem, Hanura, dan Golkar. Padahal, berdasarkan keputusan Dewan Pengurus Pusat PDIP, setiap calon gubernur yang ingin mendapat dukungan dari partai itu harus mengikuti prosedur dan mekanisme penjaringan.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.