Pilgub DKI: Kans Ahok Menyempit di PDIP, Ini Buktinya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersama pemain film usai menyaksikan film 3 Srikandi di Jakarta Theatre, Kamis, 4 Agustus 2016. TEMPO/Larissa

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersama pemain film usai menyaksikan film 3 Srikandi di Jakarta Theatre, Kamis, 4 Agustus 2016. TEMPO/Larissa

    TEMPO.CO, Jakarta - Peluang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam bursa pemilihan Gubernur DKI 2017 semakin menyempit. PDI Perjuangan mulai menjajaki untuk berkoalisi dengan partai lain dalam pilkada DKI Jakarta 2017.

    Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan opsi untuk mengusung Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta sangat kecil. Alasannya, menurut Hasto, meski opsi tersebut muncul, kalangan internal PDI Perjuangan marah dengan ucapan Ahok pada 29 Juli lalu.

    BACA: 5.000 Arek Surabaya Tanda Tangani #TolakRismakeJakarta

    Saat itu, Ahok secara tegas mengatakan tidak akan mendaftar ke PDI Perjuangan. Menurut Ahok, tanpa mendaftar ke PDIP, tiga partai pengusungnya, Partai NasDem, Partai Hanura, dan Partai Golkar, memiliki cukup kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta untuk mengusung dia maju pada pilkada 2017.

    Padahal, berdasarkan keputusan Dewan Pengurus Pusat PDI Perjuangan, setiap calon Gubernur DKI Jakarta yang ingin mendapat dukungan dari partai itu harus mengikuti prosedur dan mekanisme penjaringan. Apabila Ahok ingin diusung PDI Perjuangan, dia harus ikut mekanisme tersebut.

    BACA: Dukung Risma Maju Pilgub DKI, Rombongan Pemuda ke Rumah Mega

    Hasto menyayangkan sikap dan pernyataan Ahok itu. Menurut Hasto, hubungan antara Ahok dan partainya sudah menghangat, sehari sebelum Gubernur DKI itu sempat membicarakan pilkada dengan PDI Perjuangan. "Momentumnya kurang dijaga dengan baik oleh Basuki," ucap Hasto.

    PDI Perjuangan saat ini mulai mengkombinasikan nama-nama yang ada dari hasil penilaian partainya. Sayangnya, Hasto menolak menyebutkan nama-nama tersebut. Namun ia tak menampik nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat masuk dalam daftar nama itu.

    BACA: Soal Kemungkinan Duet, Ahok: Bu Risma Mana Mau Jadi Wakil

    Partai berlambang banteng moncong putih ini, menurut Hasto, juga punya opsi lain, yang menjadi kejutan dalam pemilihan calon Gubernur dan Wakil gGbernur DKI Jakarta. Apalagi, saat ini, nama-nama yang muncul dalam bursa calon pemimpin Jakarta yang beredar sangat dinamis.

    Contohnya, kata Hasto, mencuatnya nama mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dalam bursa pencalonan. Hasto juga mengatakan PDIP membuka pintu untuk berkoalisi dengan partai lain. "Tinggal tunggu saja, bicara Pilkada DKI harus sama dengan daerah lainnya," ujarnya.

    BACA: Panasnya Pilgub DKI: Ahok dan Kisah Gerilya Meredam Risma

    Partai Kebangkitan Bangsa sebelumnya menyampaikan harapannya bisa berkoalisi dengan PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal PKB Daniel Johan, bila partainya bergabung dengan PDI Perjuangan dan Gerindra, mereka bisa mengimbangi Ahok yang didukung NasDem, Hanura, dan Golkar.

    "PKB berharap, PDIP dan Gerindra bergabung. Bergabungnya kedua partai, secara head to head, akan menghasilkan calon terbaik guna menghadapi inkumben," ujar Daniel pada 2 Agustus 2016. Ia beralasan, Gerindra dan PDIP memiliki basis organisasi dan massa yang kuat, sedangkan PKB memiliki basis massa Nahdlatul Ulama yang kuat.

    HUSSEIN ABRI DONGORAN | ARKHELAUS W. | LARISSA HUDA

    BACA JUGA
    Dejan Lovren Terpukul Istri Pacaran dengan Pria 'Sederhan
    Ini Sosok Sri Wahyuni, Peraih Medali Perak Olimpiade 2016


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.