Zaini Abdullah Pilih Jalur Independen dalam Pilkada Aceh 2017

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubenur Nagroe Aceh Darusallam Zaini Abdullah. TEMPO/Dasril Roszandi

    Gubenur Nagroe Aceh Darusallam Zaini Abdullah. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Banda Aceh - Gubernur Aceh Zaini Abdullah kembali menyatakan maju sebagai Gubernur Aceh dalam Pilkada 2017 melalui jalur perseorangan (independen). Dia berpasangan dengan Bupati Aceh Tengah (sekarang) Nasaruddin.

    Keduanya mendatangi kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh bersama seratusan pendukungnya, Ahad, 7 Agustus 2016. Mereka menyerahkan 201.150 fotokopi KTP dan dokumen lainnya sebagai syarat maju dalam pilkada 2017.

    “Dukungan ini tersebar di 23 kabupaten/kota atau 4.665 desa,” kata Fauzan Febriansyah, juru bicara pemenangan pasangan tersebut.

    Zaini Abdullah mengatakan tergerak lagi maju untuk melanjutkan kembali kepemimpinannya, membawa harapan masyarakat terhadap Aceh hingga 2022. “Bagi kami, kemenangan yang paling tinggi adalah marwah yang terjaga dan kesejahteraan yang terpenuhi dan itu hanya bisa diwujudkan dalam situasi damai,” ujarnya.

    Terkait pencalonan dirinya lewat jalur independen, dia beralasan bukan karena anti-partai atau melihat partai sebagai organisasi politik yang buruk. Tapi Partai Aceh atau partai lainnya tidak memberi jalan. "Maka saya memilih untuk tidak masuk ke partai politik lain dan memilih jalur independen," katanya.

    Zaini Abdullah adalah mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ikut membidangi lahirnya Partai Aceh pada 2007. Saat naik menjadi gubernur pada 2012, dia diusung oleh Partai Aceh bersama Muzakir Manaf.

    Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi, mengatakan sudah menerima berkas dukungan KTP dari pasangan calon Zaini Abdullah-Nasaruddin. "Kami akan lakukan penghitungan sesuai dengan persyaratan," ujarnya.

    Hari ini adalah hari terakhir bagi pasangan calon jalur perseorangan untuk penyerahan dukungan KTP sebagai syarat maju dalam Pilkada Aceh 2017.

    ADI WARSIDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.