Ganti Rugi Bandara Rp 727 M, Begini Reaksi Puro Pakualaman  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Badan Petanahan Nasional (BPN) mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk pengukuran serta pematokan lahan calon bandara di Pedukuhan Kalirejo, Desa Glagah, Temon, Kulonprogo, Yogyakarta, 16 Desember 2015. Relokasi bagi warga terdampak pembangunan bandara hanya pada hunian baru, lahan yang dapat digarap sebagai pengganti mata pencaharian warga yang mayoritas petani belum bisa diprioritaskan. TEMPO/Pius Erlangga

    Petugas Badan Petanahan Nasional (BPN) mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk pengukuran serta pematokan lahan calon bandara di Pedukuhan Kalirejo, Desa Glagah, Temon, Kulonprogo, Yogyakarta, 16 Desember 2015. Relokasi bagi warga terdampak pembangunan bandara hanya pada hunian baru, lahan yang dapat digarap sebagai pengganti mata pencaharian warga yang mayoritas petani belum bisa diprioritaskan. TEMPO/Pius Erlangga

    TEMPO.CO, Jakarta - Kerabat Puro Pakualaman mengaku kaget atas besarnya nilai appraisal tanah adat Pakualaman Ground yang dipakai untuk lahan pembangunan Bandara Kulon Progo. Meski begitu, mereka tak akan memprotes.

    "Kami enggak akan protes dengan berapa pun nilai tanah itu, karena kami sejak awal mendukung pembangunan bandara itu," ujar Ketua Trah Pakualaman “Hudyana” Kanjeng Pangeran Hario Kusumoparastho kepada Tempo, Sabtu, 7 Agustus 2016.

    Badan Pertanahan Nasional DIY sebelumnya menyebutkan bahwa Puro Pakualaman selaku pemilik tanah adat tersebut akan mendapat uang sebesar Rp 727 miliar dari total Rp 4,1 triliun dana yang disiapkan PT Angkasa Pura I untuk membebaskan lahan Bandara Kulon Progo. Tanah Pakualaman yang terpakai untuk bandara sebanyak 160 hektare dari total luas lahan bandara 537 hektare.

    Kusumo mengaku belum mendapat kabar dari pihak BPN dan Angkasa Pura. "Sejak awal, kami pun tak pernah ikut menentukan harga bidang tanah yang dipakai, semua kerja tim appraisal dari BPN," ujarnya. Mengenai jumlah tersebut, ia menilai cukup. "Enggaklah kalau terlalu sedikit, niat kami membantu pembangunan bandara sejak awal."

    Dana itu, menurut Kusumo, nantinya akan dikelola oleh tim khusus untuk pengelolaan kas kadipaten. "Enggak mungkin masuk ke kantong pribadi raja semua, yo mblenger," katanya.

    Pihak Puro Pakualaman, kata Kusumo, selama ini hanya memiliki tanah adat di Kulon Progo dan sebagian kecil di Kota Yogya. Luas totalnya sekitar 600 hektare. Dengan penggunaan lahan untuk bandara itu, Puro masih memiliki kurang lebih 450 hektare tanah adat lain. "Kami tak punya tanah adat di Sleman, Bantul, Gunungkidul, hanya Kulon Progo dan Kota Yogya," ujarnya.

    PRIBADI WICAKSONO

    Baca Juga:
    Ini Alasan Mahasiswi Bandung Memproduksi Camilan 'Bikini'
    Jawaban Megawati Saat Ditanya Risma ke Pilkada Jakarta


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.