Kalla: Rencana Teror di Singapura, Teroris Tak Kenal Batas  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla saat meresmikan gedung baru Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa, Makassar. IQBAL LUBIS

    Wakil Presiden Jusuf Kalla saat meresmikan gedung baru Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa, Makassar. IQBAL LUBIS

    TEMPO.COJakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak heran atas aksi teroris KGR (Kitabah Gonggong Rebus), yang berencana menyerang Singapura setelah menyusun rencana di Batam, Kepulauan Riau. Menurut dia, teroris itu tidak mengenal batas wilayah. 

    "Teroris memang seperti itu, buat sel di mana-mana karena mau serang negara lain," ujar Kalla dalam acara muktamar nasional yang digelar di Jakarta, Sabtu, 6 Agustus 2016.

    Densus 88 Mabes Polri, Jumat kemarin, menangkap enam terduga teroris di Batam, Kepulauan Riau. Mereka menamakan diri Kitabah Gonggong Rebus. Mereka yang tertangkap merupakan pemimpin kelompok, yaitu Gigih Rahmat Dewa alias GRD, 31 tahun, TS (46), ES (35), TR (21), HGY (20), dan MTS (19). 

    Baca: Ini Profil Terduga Teroris yang Ingin Serang Singapura  

    Mereka, yang dikabarkan berencana meneror Singapura dengan senjata api, ditangkap di beberapa lokasi berbeda. Adapun lokasinya adalah Batam Center, Nagoya, Perumahan Cluster Sakura, dan Jalan Brigjen Katamso Batu Aji.

    Kalla melanjutkan bahwa teroris yang tidak mengenal batas wilayah ini harus terus dibasmi. Karena itu, ia berterima kasih kepada kepolisian yang menangkap keenam anggota KGR sebelum mereka sempat menjalankan aksinya. 

    Baca: 6 Terduga Teroris Ditangkap di Batam, Ini Reaksi Singapura

    "Alhamdulillah, berarti aparat keamanan kita bagus," ujar Kalla sembari menambahkan bahwa negara Indonesia akan terus berkoordinasi dengan Singapura dan negara ASEAN lain untuk mencegah serangan kelompok serupa KGR. 

    ISTMAN MP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.