Eksklusif, Hasto Ungkap Teka-teki Pertemuan Mega dengan Risma

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini, mengantar Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, jalan-jalan di Taman Harmoni Surabaya, 1 Mei 2016. Ikut menemani, Wakil Gubernur DKI Djarot Saeful Hidayat dan pengurus DPP PDIP. TEMPO/Widiarsi Agustina

    Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini, mengantar Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, jalan-jalan di Taman Harmoni Surabaya, 1 Mei 2016. Ikut menemani, Wakil Gubernur DKI Djarot Saeful Hidayat dan pengurus DPP PDIP. TEMPO/Widiarsi Agustina

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto menjelaskan soal rumor yang beredar ihwal pertemuan ketua umum partainya, Megawati Soekarnoputri, dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Blitar, Jawa Timur, pada 2 Agustus lalu. Menurut dia, perjumpaan yang disebut-sebut membahas pemilihan kepala daerah DKI Jakarta itu tidak pernah ada.

    Alasannya, ucap Hasto, saat itu Megawati menghadiri undangan kenegaraan untuk makan malam bersama tamu negara. Tamu negara itu, ujar dia, adalah peserta World Islam Economic Forum yang berlangsung pada 2-4 Agustus 2016. "Maka saya diminta mewakili Ibu ke Blitar," tuturnya ketika dihubungi, Jumat, 5 Agustus 2016.

    Hasto mengaku mewakili Megawati yang awalnya dijadwalkan membuka kegiatan Festival Wayang Nusantara di Kota Blitar, Jawa Timur. Saat itu, kata Hasto, dia bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

    Lantas, di mana Megawati kini? Hasto menjelaskan, saat ini ketua umum partainya sedang berada di Bali sejak dua hari lalu. "Persiapan pertemuan Yayasan Kebun Raya Indonesia," ucapnya. "Ibu kan ketua yayasan."

    HUSSEIN ABRI DONGORAN

    Baca juga:
    Warga Surabaya 'Teriak' Minta Risma Tak ke Jakarta
    Ditanya 'Apa Termasuk Teman Ahok?', Ini Jawaban Kapolri Tito
    Haris Azhar Mau Buka-bukaan Asal Dibekingi Jokowi, Alasannya  



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.