Haris Azhar Terpojok, Teman KontraS Ramai-ramai Melawan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Kontras, Haris Azhar dan warga berfoto dengan poster bertuliskan #SayaPercayaKontras. Twitter.com/@ICW

    Ketua Kontras, Haris Azhar dan warga berfoto dengan poster bertuliskan #SayaPercayaKontras. Twitter.com/@ICW

    TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, tidak sendirian menghadapi kasusnya. Teman-teman KontraS ramai-ramai menyatakan dukungannya terhadap Haris yang kini berstatus sebagai terlapor, setelah Badan Narkotika Nasional, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan organisasi keturunan veteran TNI Pemuda Panca Marga melaporkannya ke Badan Reserse Kriminal Polri.

    Direktur Lembaga Bantuan Hukum Makasar, Haswandy Andi Mas, mengkritik langkah BNN, TNI, dan Polri tersebut. Ia menilai tiga lembaga tersebut seperti kebakaran jenggot setelah Haris mengungkapkan pengakuan terpidana mati narkotika Freddy Budiman. "Seharusnya mereka tidak reaktif dan fokus mendalami hal-hal yang disampaikan oleh Haris," ujar Haswandy kepada Tempo, Jumat, 5 Agustus 2016.

    Baca: Haris Azhar Kian Tersudut, Panca Marga Ikut Lapor Bareskrim

    Haris membeberkan pengakuan Freddy yang didapatkannya saat bertemu di Lembaga Pemasyarakatan Batu, Nusakambangan, Jawa Tengah, pada 2014 lewat tulisan bertajuk 'Cerita Busuk Seorang Bandit' ke akun Facebook resmi KontraS pada 28 Juli 2016. Tulisan itu muncul tak lama sebelum eksekusi mati Freddy dan tiga terpidana mati kasus narkoba lainnya. Cerita itu kemudian menyebar dengan cepat. Dalam tulisan itu disebutkan BNN, TNI, dan Polri terlibat dalam bisnis narkotika Freddy.

    Menurut Haswandy, informasi yang disampaikan oleh Haris tersebut seharusnya menjadi momentum dan pintu masuk bagi para petinggi di ketiga institusi itu untuk membongkar kasus tersebut. Ia menilai tindakan BNN, TNI, dan Polri, yang melaporkan Haris ke Bareskrim sebagai upaya untuk membungkam proses demokrasi, khususnya kebebasan menyampaikan pendapat. "Jangan-jangan memang ada petinggi dari aparat yang terlibat dalam kasus narkoba," kata Haswandy.

    Baca: Haris Azhar Mau Buka-bukaan Asal Dibekingi Jokowi, Alasannya?

    Haswandy menegaskan, tiga institusi itu telah menebar teror kepada warga negara yang ingin membongkar dugaan keterlibatan aparat dalam kasus narkoba. "Kami di Makassar segera melakukan konsolidasi untuk menjadi bagian dari pembela Haris," ujarnya.

    Sebelumnya, Haris mengatakan, sebanyak 60 pengacara yang telah menyatakan akan membantunya menghadapi kasus tersebut. "Tapi yang menyatakan ingin, masih banyak lagi. Mungkin kalau ditotal hampir 100 lawyer dan berasal dari berbagai organisasi pengacara," tuturnya, Kamis malam, 4 Agustus 2016.

    Posko Darurat Bongkar Aparat juga didirikan untuk menggalang dukungan yang bertujuan membongkar permainan aparat. "Sudah banyak informasi dari masyarakat yang masuk ke Posko Darurat Bongkar Aparat," kata Haris di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Kamis, 4 Agustus 2016.

    Posko Darurat Bongkar Aparat tersebut diinisiasi oleh Gerakan Indonesia Berantas Mafia Narkoba. "Masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan sewenang-wenang aparat pada konteks narkotika dan pelanggaran hukum lainnya dapat melapor ke posko ini," ujar Haris.

    Baca: Buwas Jamin Lindungi Haris Azhar Jika...

    Di dunia maya, dukungan terhadap Haris Azhar melalui #SayaPercayaKontras juga mengalir. Para netizen memberikan dukungannya. "Banyak yang akan mendukung anda Bang @haris_azhar, jangan takut menyuarakan kebenaran," cuit Budhy_Nurgianto. Komentar berbeda disampaikan Rifki Rizaldi Djamin, "Ini bukan masalah tuding menuding atau pencemaran nama baik tapi di sini kita mencari kebenaran cerita yang sudah ada," tulisnya.

    ABDUL RAHMAN |ANGELINA ANJAR SAWITRI | IQRA ARDINI | ADITYA BUDIMAN

    BACA JUGA
    Digoda Lawan Ahok, Risma: Saya Kadung Janji ke Arek Surabaya
    Panasnya Pilgub DKI: 2 Skenario yang Bisa Menghadang Ahok


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.