Kementerian Gandeng Komite Akreditasi untuk Pantau SVLK  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri KLHK Siti Nurbaya, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dan Menteri Perindustrian Salih Husin menggelar konferensi pers tentang sistem SVLK di Restoran Nelayan, Gedung Manggala, 12 Mei 2016. TEMPO/AVIT HIDAYAT

    Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri KLHK Siti Nurbaya, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dan Menteri Perindustrian Salih Husin menggelar konferensi pers tentang sistem SVLK di Restoran Nelayan, Gedung Manggala, 12 Mei 2016. TEMPO/AVIT HIDAYAT

    TEMPO.COJakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Komite Akreditasi Nasional menandatangani perjanjian akreditasi Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen. Lembaga ini berperan sebagai pemantau sistem verifikasi legalitas kayu (SLVK).

    "Ini menjaga komitmen kita, menjaga trust dan kredibilitas sistem kita," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Ida Bagus Putera Prathama dalam acara penandatanganan perjanjian di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Jumat, 5 Agustus 2016.

    Perjanjian ini merupakan tindak lanjut kedua lembaga untuk menjaga koordinasi dan transparansi dalam menjalankan SVLK. Demi berjalannya sistem tersebut, LP&VI sebagai pemantau diberi akreditasi oleh KAN.

    Penandatanganan ini untuk pemantapan kerja sama dan pengembangan sumber daya manusia. Perjanjian ini juga membahas klausul mengenai informasi yang berhak diperoleh KLHK mengenai kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan Komite Akreditasi Nasional.

    Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mengingatkan tujuan awal pembentukan SVLK, yakni mencegah kerusakan hutan lebih lanjut dengan menciptakan tata kelola hutan yang baik.

    SVLK adalah persyaratan untuk memenuhi legalitas kayu/produk yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak kehutanan yang memuat standar, kriteria, indikator, verifier, metode verifikasi, dan norma penilaian.

    Sertifikat legalitas kayu (SLK) adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin atau pemilik hutan hak yang menyatakan bahwa mereka telah mengikuti standar legalitas kayu (legal compliance) dalam memperoleh hasil hutan kayu. Jadi SLK akan diperoleh pemegang izin atau pemilik hutan hak jika telah memenuhi SVLK yang dinilai melalui proses verifikasi.

    ATIKA NUSYA PUTERI | UWD


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.