KPK Pindahkan Bupati Ojang ke Rutan Kebonwaru

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Subang Jawa Barat, Ojang Suhandi mengenakan rompi tahanan berjalan keluar dengan kawalan petugas usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Gedung KPK, Jakarta, 12 April 2016. Ojang Suhandi merupakan salah satu tersangka yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Subang pada Senin (11/4) lalu. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Bupati Subang Jawa Barat, Ojang Suhandi mengenakan rompi tahanan berjalan keluar dengan kawalan petugas usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Gedung KPK, Jakarta, 12 April 2016. Ojang Suhandi merupakan salah satu tersangka yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Subang pada Senin (11/4) lalu. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Bandung - Tersangka kasus suap dan gratifikasi perkara korupsi dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Subang, Ojang Sohandi, masih berkoordinasi dengan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pengakuannya yang telah menyetorkan uang Rp 1,4 miliar ke penyidik Kepolisian Daerah Jawa Barat. Penyerahan uang tersebut dilakukan Ojang saat perkara kasus korupsi BPJS diselidiki oleh Polda Jabar tahun 2015.

    Kuasa hukum Ojang, Rohman Hidayat mengatakan, sejauh ini kliennya masih berkoordinasi dengan KPK untuk menelusuri keterlibatan penyidik Polda Jabar yang Ojang tuduh telah menerima uang Rp 1,4 miliar. Penyerahan uang tersebut, ujar Rohman, dilatarbelakangi oleh permintaan kuasa hukum yang mendampingi Ojang saat tahap penyelidikan di Polda Jabar untuk mengganti kerugian keuangan negara akibat korupsi dana kapitasi BPJS Kesehatan Kabupaten Subang.

    Baca: KPK Sita Vila Milik Bupati Ojang, Warga Ambil Perabotnya

    "Kami telah ajukan justice collaborator dengan KPK terkait penanganan di Polda Jabar. Penerimaan uang Rp 1,4 miliar. Pak Ojang terus berkoordinasi dengan KPK," kata Rohman saat ditemui di Rumah Tahanan Kebon Waru Bandung, Jumat malam, 5 Agustus 2016.

    Rohman mengatakan, hingga saat ini keterlibatan penyidik Polda Jabar dalam kasus dugaan gratifikasi masih belum berkembang. Kendati demikian, ia mengatakan, Ojang sudah mengaku kepada KPK telah memberikan uang tersebut ke penyidik melalui kuasa hukumnya bernama Nur Kholim.

    "Saat Nur Kholim menjadi saksi sidang Jajang (Mantan Kepala Bidang Layanan Kesehatam Kabupaten Subang) mengaku uang tersebut sudah dikembalikan. Namun, Pak Ojang mengatakan belum pernah menerima pengembalian uang itu," kata Rohman.

    Hingga saat ini, Rohman katakan, penyidikan yang dilakukan KPK terhadap Ojang sudah selesai. Ia mengatakan, kliennya tersebut tengah menunggu tahap penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung. Dalam kasus ini, Ojang dijerat tiga pasal sekaligus yaitu pasal gratifikasi, penyuapan, dan tindak pidana pencucian uang.

    Dengan berakhirnya proses penyidikan itu, Ojang dipindahkan dari ruang tahanan Polres Jakarta Timur ke rumah tahanan Kebon Waru Bandung. Pemindahan Ojang itu dilakukan pada Jumat, 5 Agustus 2016.

    Baca: Bupati Subang Gunakan Dana BPJS untuk Cicil Utang Kampanye

    Pantauan Tempo, Ojang tiba di Rutan Kebonwaru Bandung sekitar pukul 19.20. Ojang tampak segar dengan menggunakan kemeja batik berwarna gelap saat ia turun dari mobil tahanan KPK menuju pintu masuk Rutan Kebon Waru.

    Dalam kasus ini, KPK pun menetapakan dua orang jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat: Devianti dan Fahri Nurmalo. Kedua jaksa itu diduga telah menerima suap dari pihak Ojang untuk mengamankan persidangan kasus korupsi BPJS dengan terdakwa Kepala Dinas Kesehatan Subang Subiantoro dan Kepala Bidang Layanan Kesahatan Dinkes Subang Jajang Abdul Kholik, yang telah berlangsung di Pengadilan Tipikor Bandung. Baik kedua jaksa tersebut dan Ojang ditangkap KPK melalui operasi tangkap tangan.

    IQBAL T. LAZUARDI S.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.