Pengarustamaan Gender Harus Bermuara pada Kesejahteraan

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengarustamaan Gender Harus Bermuara pada Kesejahteraan

    Pengarustamaan Gender Harus Bermuara pada Kesejahteraan

    INFO JABAR - Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan mengatakan,  pemahaman yang utuh mengenai gender pada kehidupan bermasyarakat dapat meningkatkan peluang hasil pembangunan agar dapat dirasakan merata.

    "Sesungguhnya gender bukanlah pembeda kelamin tapi justru menjadi kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia,"kata Nettypadaacara Workshop Mainstreaming Gender "Sensitifitas Gender, Strategi Penguatan dan Realisasi" digagas oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian UIN Sunan Gunung Djati di Hotel Puri Khatulistiwa Jatinangor, pada Selasa, 2 Agustus 2016.

    Menurut Netty,  banyaknya jumlah penduduk di kota/kabupaten tentu menimbulkan permasalahan sosial yang tidak terelakan. Sehingga munculah istilah demokrasi untuk permasalahan gender pada Impres No. 9 Tahun 2000, yakni Pengarustamaan Gender.

    Konsep Pengarusutamaan Gender (PUG) pertamakali muncul saat Konferensi PBB untuk Perempuan ke IV di Beijing tahun 1995. Pada saat itu, berbagai area kritis yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia untuk mewujudkan kesetaraan gender mulai dipetakan.

    "Pengarustamaan Gender ini haruslah bermuara pada kesejahteraan, sehingga kesenjangan dapat didekatkan melalui pendekatan struktural,"tutur Netty.

    Menurut Netty, jika ketimpangan ini dapat ditutup dan kesenjangan dapat didekatkan, dengan menurunkan arogansi kelompok tertentu dan meningkatkan kelompok termajinalkan maka hasil pembangunan dapat dirasakan bersama. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.